Kabid Nias Utara Dilaporkan ke BPK, Diduga Alihkan Rp155 Juta APBD ke Rekening Pribadi
NIAS UTARA Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) wilayah Kepulauan Nias melaporkan seorang Kepala Bidang (Kabid)
POLITIK
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membentuk Komite Nasional Kereta Cepat untuk menangani restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).
Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (20/1/2026).
"Komite ini penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis proyek kereta cepat," ujar AHY.Baca Juga:
Komite ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari upaya menyiapkan langkah pendanaan non-APBN serta restrukturisasi keuangan proyek.
AHY menekankan, pembentukan komite ini tidak hanya untuk menyelesaikan masalah utang KCJB, tetapi juga menyiapkan rencana pengembangan proyek kereta cepat hingga Surabaya.
"Fokus kami saat ini adalah duduk bersama untuk menyelesaikan restrukturisasi keuangan Jakarta–Bandung," tutur AHY.
Menurutnya, langkah restrukturisasi penting untuk mencegah risiko finansial di masa depan. Proyek KCJB saat ini masih menghadapi beban kerugian.
Berdasarkan laporan keuangan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) per 30 Juni 2025, entitas anak PT KCIC, tercatat rugi Rp 4,19 miliar sepanjang 2024, setara Rp 11,49 miliar per hari.
Pada semester I-2025, PSBI sudah menanggung kerugian sebesar Rp 1,62 miliar.
AHY menegaskan, pemerintah akan tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana negara turut menanggung tanggung jawab terkait struktur keuangan proyek.
"Ini masih perlu diskusi dan koordinasi yang lebih ketat, termasuk untuk rencana pengembangan Jakarta–Surabaya," katanya.
Dengan pembentukan komite ini, pemerintah berharap dapat memastikan keberlanjutan proyek kereta cepat nasional sekaligus mengamankan kepentingan finansial negara.*
NIAS UTARA Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) wilayah Kepulauan Nias melaporkan seorang Kepala Bidang (Kabid)
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera membangun Pe
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, jajaran Kejaksaan tidak akan memberi toleransi bagi oknum yang menyalahgunakan wewenang a
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padangsidimpuan menggelar operasi penertiban knalpot blong, Kamis (12/3/2026), di
NASIONAL
JAKARTA Ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (12
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 202
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) tengah menjajaki kerja sama dengan investor asing untuk memperluas kapasitas penyimpanan minyak mentah di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk meredam konflik manusiasatwa di Lampung. Presiden Prabowo Subianto memutuskan m
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, menanggapi permohonan restorative justice yang di
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) mengalami pelemahan tipis pada perdagangan Kamis (12/3/2026). Rupiah ditu
EKONOMI