Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA – Pemerintah resmi mencabut izin operasional 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dan berkontribusi terhadap bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Prasetyo menyatakan keputusan pencabutan izin diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar melalui zoom meeting dari London, Inggris, pada Senin (19/1/2026).Baca Juga:
"Bapak Presiden mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," ujar Prasetyo.
Dari 28 perusahaan tersebut, 22 bergerak di bidang pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas 1.010.592 hektare.
Sisanya, enam perusahaan bergerak di sektor tambang, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.
Hadir dalam konferensi pers antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas Penegakan Hukum dan Keuangan Negara (PKH), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid, serta Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita.
Pencabutan izin ini sejalan dengan langkah pemerintah memulihkan kerugian negara.
Sebelumnya, Satgas PKH berhasil menagih denda administratif kehutanan senilai Rp2,3 triliun dari 21 perusahaan sawit dan tambang nikel.
Uang tersebut, bersama hasil penagihan lainnya, mencapai Rp6,6 triliun yang rencananya akan digunakan untuk renovasi enam ribu sekolah serta pembangunan rumah hunian tetap bagi korban banjir di Sumatra.
Presiden Prabowo menegaskan, Satgas PKH harus bekerja tegas tanpa pandang bulu.
"Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu. Jangan mau dilobi sini, dilobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara," ujarnya.
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL