MA Gandeng KPK, 200 Pimpinan Pengadilan Dibekali Pendidikan Antikorupsi
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah resmi mencabut izin operasional 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dan berkontribusi terhadap bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Prasetyo menyatakan keputusan pencabutan izin diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar melalui zoom meeting dari London, Inggris, pada Senin (19/1/2026).Baca Juga:
"Bapak Presiden mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," ujar Prasetyo.
Dari 28 perusahaan tersebut, 22 bergerak di bidang pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas 1.010.592 hektare.
Sisanya, enam perusahaan bergerak di sektor tambang, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.
Hadir dalam konferensi pers antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas Penegakan Hukum dan Keuangan Negara (PKH), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid, serta Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita.
Pencabutan izin ini sejalan dengan langkah pemerintah memulihkan kerugian negara.
Sebelumnya, Satgas PKH berhasil menagih denda administratif kehutanan senilai Rp2,3 triliun dari 21 perusahaan sawit dan tambang nikel.
Uang tersebut, bersama hasil penagihan lainnya, mencapai Rp6,6 triliun yang rencananya akan digunakan untuk renovasi enam ribu sekolah serta pembangunan rumah hunian tetap bagi korban banjir di Sumatra.
Presiden Prabowo menegaskan, Satgas PKH harus bekerja tegas tanpa pandang bulu.
"Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu. Jangan mau dilobi sini, dilobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara," ujarnya.
Pencabutan izin ini diharapkan menjadi langkah tegas pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan, memulihkan fungsi hutan seluas 4 juta hektare, sekaligus memberikan efek jera bagi perusahaan yang merusak alam dan menimbulkan bencana.*
(cn/ad)
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam seb
NASIONAL
SEMARANG Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelaj
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang
INTERNASIONAL