PWI Fest 2026 Digelar di Jakarta, Bekali Jurnalis Hadapi Era AI dan Digital Menuju HPN 2027
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 45 Desember 202
NASIONAL
JAKARTA — Pemerintah menguasai kembali 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada di dalam kawasan hutan sepanjang satu tahun terakhir.
Dari luasan tersebut, sekitar 900 hektare telah dipulihkan fungsinya menjadi kawasan hutan konservasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penertiban dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bagian dari upaya negara menegakkan hukum dan menjaga keberlanjutan lingkungan.Baca Juga:
"Sebagian kawasan yang telah ditertibkan berada di wilayah konservasi strategis nasional," kata Prasetyo, Rabu, 21 Januari 2026.
Salah satu kawasan yang terdampak penertiban adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau.
Di wilayah tersebut, negara menguasai kembali lahan seluas 81.793 hektare yang sebelumnya digunakan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit.
Prasetyo menambahkan, pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat audit serta pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Hasil investigasi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas secara daring.
Menurut Prasetyo, penguasaan kembali lahan sawit ilegal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menata kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam agar sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi dasar pembentukan Satgas PKH, dua bulan setelah dilantik.
Dalam laporan resminya, Satgas PKH menyebut telah mengidentifikasi dan menyita lebih dari empat juta hektare kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
Dari total 4,09 juta hektare lahan sawit yang telah dikuasai kembali, sebanyak 2,47 juta hektare diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara 1,61 juta hektare lainnya masih dalam proses verifikasi.*
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 45 Desember 202
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution membantah tudingan bahwa dirinya bersikap arogan saat meninggalkan rapat paripurna D
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat peningkatan kasus penyiksaan dalam kurun w
HUKUM DAN KRIMINAL
KYUSHU Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, t
INTERNASIONAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Zulkifli, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 kilogram. Von
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan adanya praktik mafia beras yang disebut telah merugikan masyara
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dua klaster dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Pemalang Anom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, Roy Suryo,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rektor Universitas AlAzhar Medan, Assoc. Prof. Dr. Ir. Mawardi, S.T., M.T., secara resmi melepas lebih dari 500 mahasiswa untuk m
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom
HUKUM DAN KRIMINAL