Dugaan Korupsi Pasar Ikan Sibolga Makin Dalam, Wakil Wali Kota Ikut Diperiksa Polda Sumut
MEDAN Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara memeriksa Wakil Wali Kota Sib
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pemerintah menguasai kembali 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada di dalam kawasan hutan sepanjang satu tahun terakhir.
Dari luasan tersebut, sekitar 900 hektare telah dipulihkan fungsinya menjadi kawasan hutan konservasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penertiban dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bagian dari upaya negara menegakkan hukum dan menjaga keberlanjutan lingkungan.Baca Juga:
"Sebagian kawasan yang telah ditertibkan berada di wilayah konservasi strategis nasional," kata Prasetyo, Rabu, 21 Januari 2026.
Salah satu kawasan yang terdampak penertiban adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau.
Di wilayah tersebut, negara menguasai kembali lahan seluas 81.793 hektare yang sebelumnya digunakan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit.
Prasetyo menambahkan, pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat audit serta pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Hasil investigasi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas secara daring.
Menurut Prasetyo, penguasaan kembali lahan sawit ilegal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menata kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam agar sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi dasar pembentukan Satgas PKH, dua bulan setelah dilantik.
Dalam laporan resminya, Satgas PKH menyebut telah mengidentifikasi dan menyita lebih dari empat juta hektare kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
Dari total 4,09 juta hektare lahan sawit yang telah dikuasai kembali, sebanyak 2,47 juta hektare diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara 1,61 juta hektare lainnya masih dalam proses verifikasi.*
MEDAN Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara memeriksa Wakil Wali Kota Sib
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap tiga anggota keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin dalam kasus dugaan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
MAGETAN Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno (SN), tak kuasa menahan tangis saat digiring penyidik Kejaksaan Negeri Magetan menuju mobi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah bocoran terkait iPhone 18 Pro yang disebutsebut membawa perubahan besar pad
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Logam Mulia terpantau stagnan pada perdagangan Jumat, 24 April 2026. Harga
EKONOMI
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI kembali menjadi perhatian pelaku usaha mikro, kecil, dan m
EKONOMI
Oleh Gerry SoejatmanRENCANA Presiden Prabowo Subianto untuk mendatangkan 200 helikopter mulai Januari 2026 merupakan manuver strategis yang
OPINI
LANGSA Ustaz Sanjaya Abdullah mengingatkan pentingnya menjadi mukmin yang kuat secara iman, mental, dan akhlak, bukan pribadi yang rapuh
AGAMA
MEDAN Perum Bulog mencatat cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5 juta ton secara nasional. Angka ini disebut sebagai stok tertinggi s
EKONOMI
LABUSEL Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro meresmikan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Desa Teluk Panji I
PEMERINTAHAN