MEDAN – Polemik hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Terbuka (IKA UT) Medan, Sumatera Utara, terus berlanjut.
Ketua demisioner PW IKA UT Medan, Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, MM, menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila Pengurus Pusat (PP) IKA UT tetap memberlakukan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim caretaker yang diusulkan Direktur Universitas Terbuka (UT) Medan.
Pernyataan itu disampaikan Syarfi kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis, 30 Juli 2026.Baca Juga:
"Saya selaku penanggung jawab Muswil bersama panitia akan menggugat ke pengadilan apabila caretaker tetap dipaksakan. Kami menilai keputusan itu merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan aturan organisasi," tegas Syarfi.
Menurut Syarfi, masa kepengurusan yang dipimpinnya telah berakhir sesuai ketentuan organisasi.
Karena kini berdomisili di Jakarta, ia memutuskan tidak kembali mencalonkan diri sebagai Ketua PW IKA UT Medan periode 2026–2031.
Menindaklanjuti surat edaran PP IKA UT yang meminta pengurus daerah segera menggelar Muswil setelah masa jabatan berakhir, panitia kemudian menyelenggarakan Muswil I di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada 14–15 Mei 2026.
Syarfi menjelaskan, pemilihan lokasi Muswil dilakukan untuk memudahkan kehadiran peserta dari Kepulauan Nias.
Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan bakti sosial berupa penanaman pohon di kawasan terdampak banjir bandang dan pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak korban banjir.
"Muswil ini sekaligus menjadi kegiatan sosial dan promosi Universitas Terbuka kepada masyarakat," kata mantan Wali Kota Sibolga dua periode (2010–2015 dan 2016–2021) tersebut.
Syarfi juga mempersoalkan munculnya persyaratan baru yang mengharuskan bakal calon ketua memperoleh surat rekomendasi dari Direktur UT Medan.
Menurutnya, ketentuan tersebut tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun peraturan organisasi IKA UT.
BATANG Presiden Prabowo Subianto meresmikan pelaksanaan akad massal 62.710 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang digelar serentak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permoho
NASIONAL
BATANG Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh bangsa Indonesia untuk siap secara mental menghadapi kemungkinan meluasnya perang di
POLITIK
JAKARTA Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pencarian buron kasus suap PAW anggota DPR, Harun Masiku, masih menjadi beban pikira
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus memberikan klarifikasi terkait polemik pernyataannya yang disebut menyebut wartawan s
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo tetap mempertahankan permohonan ganti rugi sebesar Rp206 juta dalam sidang lanjutan praperadilan di Peng
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menuai sorotan setelah pernyataannya yang menyebut kehadiran awak media di ruang rapat seba
POLITIK
BATANG Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Indonesia (BI), pemerintah, serta bankbank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Hi
EKONOMI
BATANG Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah dan aparat ikut terlibat dalam gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, d
PEMERINTAHAN
BATANG Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia terbebas dari gunung sampah pada akhir 2027. Target tersebut disampaikan sebagai
PEMERINTAHAN
