Kode Keras Prabowo Bakal Depak Menteri Bermasalah: Reshuffle Jelang 2 Tahun Itu Logis
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menilai perombakan kabinet atau reshuffle menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan hal yang lo
POLITIK
NIAS SELATAN – Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh disambut gembira oleh masyarakat Nias Selatan.
Aliansi Masyarakat Lintas Golongan Nias Selatan (AMAL-Nias Selatan) bahkan meneteskan air mata bahagia atas pencabutan izin tersebut.
Ketua Umum AMAL Nias Selatan, Amoni Zega, menyampaikan kegembiraannya melalui pesan WhatsApp kepada Bitvonline.com, Rabu (21/1/2026).Baca Juga:
Amoni, yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto sebagai jawaban atas penderitaan warga Nias Selatan yang terdampak eksploitasi hutan selama 39 tahun oleh PT. GRUTI dan PT. Teluk Nauli.
"Kami lega dan terharu. Selama 39 tahun, hutan di Pulau-Pulau Batu dijarah tanpa regulasi yang jelas. Bahkan aliran sungai tertutup untuk jalur kendaraan perusahaan, sehingga satwa seperti buaya terdorong ke laut dan sempat mengancam warga," ujar Amoni.
Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah laporan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait pelanggaran perusahaan-perusahaan tersebut, terutama pascabanjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada November 2025.
Total luas lahan yang izin operasinya dicabut mencapai 1.010.592 hektar, terdiri dari 22 perusahaan pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.
Beberapa perusahaan yang paling dikenal melakukan perambahan hutan secara liar di Nias Selatan antara lain PT. GRUTI dan PT. Teluk Nauli.
Tokoh masyarakat Pulau-Pulau Batu, Iskiat Garamba, mengungkapkan rasa syukurnya.
"Kami berharap PT. GRUTI dan PT. Teluk Nauli segera angkat kaki dari Kepulauan Batu. Kayu hasil perambahan sebaiknya tetap menjadi hak masyarakat setempat," katanya.
Pencabutan izin ini menjadi salah satu langkah penting pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang selama puluhan tahun terdampak kerusakan ekologi.
Keputusan ini diharapkan mampu mengembalikan kelestarian hutan dan menjamin keselamatan warga Nias Selatan di masa depan.*
(ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menilai perombakan kabinet atau reshuffle menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan hal yang lo
POLITIK
SIKKA Penyintas gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih kepada Presi
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Persetujuan tersebut menja
NASIONAL
PAPUA Sejumlah pelajar di Papua menggelar aksi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberi
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem belanja bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong mahasiswa politeknik dari berbagai daerah di Indonesia memanfaatkan kampus sebaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melimpahkan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan
NASIONAL
JAKARTA Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) mendapat sorotan dari pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noo
POLITIK
BIREUEN Sebanyak 17 siswa SMAN 1 Kuala Bireuen, Desa Lhok AweAwe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Aceh, dilarikan ke rumah sakit sete
PERISTIWA
BANJARMASIN Basarnas memastikan bangkai KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa tidak mengalami kebocoran pada mesin maupun badan
PERISTIWA