Polsek Medan Baru Bekuk Dua Residivis Spesialis Pencurian Sparepart Motor di Medan Petisah
MEDAN Jajaran Polsek Medan Baru berhasil menangkap dua pria diduga spesialis pencurian sparepart sepeda motor di wilayah Medan Petisah,
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR —Pengurus Wilayah (PW) Perempuan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Provinsi Bali menggelar talkshow bertajuk "Perkawinan Siri dan Poligami dalam Perspektif Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia serta Dampak Sosialnya" pada Sabtu (24/1/2026).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Melati UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Jalan Hayam Wuruk No. 152, Denpasar, dengan dihadiri sekitar 175 peserta.
Ketua PW Perempuan ICMI Bali, Hj. Sri Subekti, S.H., Sp.N., menyampaikan bahwa isu nikah siri dan poligami masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.Baca Juga:
"Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih utuh, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 2 Januari 2026," ujarnya.
Talkshow menekankan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan serta anak.
Praktik perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial.
Acara menghadirkan sejumlah narasumber ahli, di antaranya Ketua PP Perempuan ICMI, Dr. Hj. Welya Safitri, M.Si., Ketua KUA Kecamatan Mengwi, H. Nur Achmad Khomeiny, S.Ag., M.Pd.I., serta praktisi hukum M. Zainal Abidin, S.H., CCL., CLI.
Talkshow dipandu Insan A.S., S.Pd.I., M.M., dan dihadiri perwakilan BKOW Bali, Dinas Sosial Provinsi Bali Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, MUI Bali, ICMI Orwil Bali, hingga organisasi kemasyarakatan se-Bali.
Dr. Hj. Welya Safitri menyoroti meningkatnya praktik pernikahan siri, termasuk yang muncul melalui media sosial.
Menurutnya, fenomena ini mencerminkan perubahan dinamika sosial dan relasi dalam masyarakat, khususnya posisi perempuan dalam perkawinan.
"Perkawinan idealnya dilakukan secara terbuka dan tercatat agar memiliki kejelasan status dan perlindungan hukum. Poligami pun harus dipahami menyeluruh, termasuk syarat dan konsekuensinya," kata Welya Safitri.
Ia menambahkan bahwa praktik nikah siri dan poligami yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan konflik keluarga, stigma sosial, tekanan psikologis, hingga diskriminasi terhadap anak.
MEDAN Jajaran Polsek Medan Baru berhasil menangkap dua pria diduga spesialis pencurian sparepart sepeda motor di wilayah Medan Petisah,
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, secara resmi membuka kegiatan perlombaan dalam rangka peringatan Isra Mi&039raj Nabi
NASIONAL
KARO Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting menegaskan pentingnya kedisiplinan dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meng
PEMERINTAHAN
DENPASAR Personel Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas SIM) Polresta Denpasar mengintensifkan imbauan tertib berlalu lintas kep
NASIONAL
DENPASAR Bhabinkamtibmas Desa Kesiman Petilan, Aiptu I Putu Sujana, mengamankan pelaksanaan kegiatan adat Bulan Pitung Dine yang menjadi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel kembali melontarkan pernyataan mengejutkan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG PANJANG Kecelakaan beruntun terjadi di jalan raya penghubung Kota Padang Panjang dan Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin, 26 Janua
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan, mekanisme keadilan restoratif atau resto
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejarah dan perkembangan institusi Polri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III D
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, secara resmi membuka Mushabaqah Tilawatil Qur&039an Nasional (MTQN) Ke18 Tah
PEMERINTAHAN
