Kecelakaan di Jalintim Pelalawan, Pelajar SMA Tewas Tabrak Truk
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA — Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto, menekankan bahwa pemerintah seharusnya memandang kritik publik sebagai data, bukan ancaman.
Ia menilai pola respons pemerintah saat dikritik kerap berupa diam, marah, menyalahkan, atau mengerahkan buzzer, yang justru memperburuk persepsi publik.
"Biasanya kalau pemerintah dikritik kan kita tahulah polanya: diam, berharap orang lupa, marah, menyalahkan yang kritik, kirim buzzer atau klarifikasi panjang yang enggak jawab apa-apa juga," ujar Noe dalam kanal YouTube Sabrang MDP Official, Jumat, 23 Januari 2026.Baca Juga:
Menurut Noe, kritik, meski terkadang disampaikan kasar, sebenarnya adalah aspirasi rakyat yang ingin didengar.
Ia menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan kerangka kerja (framework) jelas dalam menanggapi kritik, termasuk mengakui masalah, merespons secara jujur dan transparan, serta menyertakan komitmen yang bisa dipantau publik.
"Kritik itu bukan ancaman. Kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh. Mereka perlu didengar walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar. Perlu dibersihin, didestilasi," kata Noe.
Noe juga menekankan bahwa tidak semua masyarakat mampu menyampaikan kritik secara logis dan sistematis.
"Yang keluar pertama adalah emosionalnya. Dan ini terjadi dengan saya dan urusan Tenaga Ahli," ujarnya.
Selain itu, Noe menegaskan bahwa perannya sebagai Tenaga Ahli di DPN RI adalah eksperimen untuk membangun standar interaksi pejabat dengan masyarakat.
Ia siap mundur jika rekomendasi dan gagasannya tidak mendapat ruang untuk diterapkan.
"Kalau tidak didengarkan yo piye (ya gimana). Tapi kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan enggak kepake juga, ya tinggal keluar, tinggal resign," jelasnya.
Noe berharap setiap pejabat dapat menanggapi masalah dengan dingin, mengakui eksistensi masalah, merespons jujur dan transparan, serta memiliki komitmen yang dapat dilihat bersama, sehingga interaksi pemerintah dan publik lebih efektif dan konstruktif.*
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan sebanyak 23 anggota Korps Marinir tertimbun longsor di kawasa
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya penyalahgunaan nitrous oxide
KESEHATAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dinilai memegang peran strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transpar
NASIONAL
BANDA ACEH Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Aceh mengumumkan hasil seleksi terbuka untuk sembilan jabata
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, memberikan pernyataan tegas menjelan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memberi sinyal akan kembali melayangkan gugatan perdata terhadap perusahaanperu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia resmi meluncurkan logo resmi keketuaan dalam organisasi kerja sama ekonomi Developing Eight (D8) untuk periode 2026
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat penerapan Sumut Corporate University (Corpu) sebagai upaya strate
PEMERINTAHAN
