Janji Menikahi Korban, Polrestabes Medan Buru Pria yang Jadi DPO Dugaan Kekerasan Seksual
MEDAN Aparat kepolisian tengah memburu seorang pria asal Kota Medan bernama Indra Ashari (21) yang diduga melakukan kekerasan seksual te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto, menekankan bahwa pemerintah seharusnya memandang kritik publik sebagai data, bukan ancaman.
Ia menilai pola respons pemerintah saat dikritik kerap berupa diam, marah, menyalahkan, atau mengerahkan buzzer, yang justru memperburuk persepsi publik.
"Biasanya kalau pemerintah dikritik kan kita tahulah polanya: diam, berharap orang lupa, marah, menyalahkan yang kritik, kirim buzzer atau klarifikasi panjang yang enggak jawab apa-apa juga," ujar Noe dalam kanal YouTube Sabrang MDP Official, Jumat, 23 Januari 2026.Baca Juga:
Menurut Noe, kritik, meski terkadang disampaikan kasar, sebenarnya adalah aspirasi rakyat yang ingin didengar.
Ia menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan kerangka kerja (framework) jelas dalam menanggapi kritik, termasuk mengakui masalah, merespons secara jujur dan transparan, serta menyertakan komitmen yang bisa dipantau publik.
"Kritik itu bukan ancaman. Kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh. Mereka perlu didengar walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar. Perlu dibersihin, didestilasi," kata Noe.
Noe juga menekankan bahwa tidak semua masyarakat mampu menyampaikan kritik secara logis dan sistematis.
"Yang keluar pertama adalah emosionalnya. Dan ini terjadi dengan saya dan urusan Tenaga Ahli," ujarnya.
Selain itu, Noe menegaskan bahwa perannya sebagai Tenaga Ahli di DPN RI adalah eksperimen untuk membangun standar interaksi pejabat dengan masyarakat.
Ia siap mundur jika rekomendasi dan gagasannya tidak mendapat ruang untuk diterapkan.
"Kalau tidak didengarkan yo piye (ya gimana). Tapi kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan enggak kepake juga, ya tinggal keluar, tinggal resign," jelasnya.
Noe berharap setiap pejabat dapat menanggapi masalah dengan dingin, mengakui eksistensi masalah, merespons jujur dan transparan, serta memiliki komitmen yang dapat dilihat bersama, sehingga interaksi pemerintah dan publik lebih efektif dan konstruktif.*
(km/ad)
MEDAN Aparat kepolisian tengah memburu seorang pria asal Kota Medan bernama Indra Ashari (21) yang diduga melakukan kekerasan seksual te
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah perguruan tinggi Indonesia kembali menorehkan prestasi dalam pemeringkatan universitas dunia versi QS World University Ra
PENDIDIKAN
SURABAYA Bagi Amelia Sajidah, perjalanan bukan hanya soal mengunjungi tempattempat indah. Di setiap destinasi yang didatanginya, peremp
SOSOK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan nasional mengalami pergerakan yang bervariasi pada Sabtu (20/6/2026).Penurunan cukup signifikan
EKONOMI
PHILADELPHIA Tim Nasional Brasil meraih kemenangan meyakinkan 30 atas Haiti pada laga kedua Grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung di
OLAHRAGA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung tetap fokus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam tata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat optimisme tertinggi dalam menyambut tahun 2026. Temuan tersebut
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Sabtu, 20 Jun
EKONOMI
MEDAN Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, berharap Duta Kesetia
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi membuka Open Tournament Pencak Silat IPSI Kota Medan Tahun 2026 yang berlangsung
OLAHRAGA