Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib para pekerja di 28 perusahaan yang izinnya dicabut setelah bencana di wilayah Sumatera.
Pencabutan izin tersebut, menurut dia, dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan penegakan hukum.
Baca Juga:Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Ia menyebutkan sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil audit dan investigasi yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
"Satgas PKH melaporkan dan Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin dari 28 perusahaan tersebut, yang terdiri dari 22 perusahaan di sektor kehutanan," kata Prasetyo.
Selain itu, enam perusahaan lainnya bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan.Prasetyo menegaskan pencabutan izin bukan keputusan mendadak.
Ia mengatakan pemerintah telah melalui proses pemeriksaan administratif dan penegakan hukum sebelum mengambil langkah tersebut.
Menurut dia, kebijakan itu bertujuan menertibkan pengelolaan sumber daya alam sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana.
Meski demikian, Prasetyo menyatakan pemerintah tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pencabutan izin tersebut, terutama terhadap para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan itu.
"Kami berharap hukum ditegakkan, tetapi kegiatan ekonomi juga harus dipikirkan, baik bagi saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan tersebut maupun bagi pengelolaan ke depan agar dapat menambah kekayaan negara," ujarnya.
Prasetyo menjelaskan lahan dan kegiatan usaha dari 28 perusahaan tersebut akan diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL