JAKARTA— Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop peningkatan profesionalisme anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan bertema "Profesionalisme DPRD dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan" ini berlangsung selama tiga hari, 21–23 Januari 2026, di Luminor Hotel, Jakarta.
Workshop tersebut bertujuan memperkuat kapasitas, integritas, dan profesionalisme anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, terutama di tengah tantangan pengelolaan keuangan daerah serta dinamika kebijakan fiskal nasional.Baca Juga:
Materi workshop disusun berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan, meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tata kelola keuangan daerah, etika dan kepemimpinan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta kebijakan PMK 212/PMK.07/2022 dan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, Tarmizi.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD agar mampu mengawal kebijakan anggaran secara akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Franky, menyatakan workshop ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Ia menegaskan komitmen Universitas Moestopo untuk terus berperan aktif dalam penguatan sumber daya manusia daerah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam pemaparan kebijakan nasional, Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akhmad Edwin, menjelaskan bahwa pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dirancang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurut dia, penyusunan APBD 2026 harus diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, RPJMN, KEM-PPKF, serta visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita agar pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional.
Sementara itu, Ketua Tim Transisi NTB, Chairul Mahsul, menjelaskan bahwa kebijakan PMK 212/PMK.07/2022 merupakan bagian dari reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas belanja daerah, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, serta memastikan pemanfaatan Dana Alokasi Umum secara tepat sasaran.
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan sebanyak 23 anggota Korps Marinir tertimbun longsor di kawasa
NASIONAL
