Bos Maktour Usai Diperiksa KPK: Kuota Haji Tambahan Tanggung Jawab Kemenag
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara.
Gugatan senilai Rp 4,9 triliun itu dilayangkan karena perusahaan-perusahaan tersebut diduga turut memperparah bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan gugatan tersebut telah didaftarkan dan saat ini tengah berproses di pengadilan.Baca Juga:
Langkah hukum itu ditempuh seiring dengan pemberian sanksi administratif oleh pemerintah.
"Seiring dengan sanksi administrasi pemerintah, kami juga telah mendaftarkan gugatan perdata pada enam entitas di Sumatera Utara dengan nilai sejumlah Rp 4,9 triliun. Hari ini sedang berproses di pengadilan," kata Hanif dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Senin, 26 Januari 2026.
Hanif menyatakan KLH tidak akan berhenti pada enam perusahaan tersebut.
Kementeriannya tengah menyiapkan gugatan lanjutan terhadap perusahaan lain yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan memperparah dampak bencana di Sumatera bagian utara.
"Mudah-mudahan di pekan ini kita bisa sampaikan kembali gugatan berikutnya. Gugatan akan kami lakukan secara bertahap pada seluruh entitas yang menyebabkan perparahan bencana hidrometeorologi," ujarnya.
Selain gugatan perdata, KLH juga membuka peluang penegakan hukum pidana.
Hanif mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk menyelidiki dugaan tindak pidana lingkungan oleh sejumlah perusahaan di Aceh dan Sumatera Utara.
"Ada dua pidana yang sedang kami susun dan empat lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Kami akan mendukung penuh penyediaan dokumen lingkungan untuk Bareskrim Polri," kata Hanif.
KLH saat ini juga melakukan pengawasan terhadap 68 perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 31 perusahaan berada di Aceh, 15 di Sumatera Utara, dan 22 di Sumatera Barat.*
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar kepada Thomas A.M. Djiwandono yang resmi terpilih sebagai Deputi Gub
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 20232024. Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Academi Mabes tampil dominan dan meraih kemenangan telak 70 atas Guba Gunung Barigin FC Madina dalam laga Turnamen Pedu
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berusia 73 tahun berinisial MHR, warga Kelurahan Pintu Padang,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebuah mobil pengangkut program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlibat kecelakaan lalu lintas di kawasan Sepatan, Kabupaten Tangera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian selebgram Lula Lahfah yang ditemukan meninggal di apartemennya di kawasan Cipete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan Senin, 26 Januari 2026. Mata uang Garuda menguat 0,23 persen atau naik 0,38
EKONOMI
LUBUK PAKAM Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menegaskan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera me
PEMERINTAHAN
LUBUK PAKAM, DELI SERDANG Pengelolaan parkir di pasar tradisional Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang mengalami perubahan sementara.
PEMERINTAHAN
