KLH Gugat PT TBS atas Dugaan Penyebab Banjir Tapanuli, Sidang Perdana Digelar di PN Medan
MEDAN Sidang perdana gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) atas dugaan penyebab banjir dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Teka-teki pengelolaan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mulai menemui titik terang.
PT Agincourt Resources (PT AR), anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) dan cucu usaha PT Astra International Tbk (ASII), menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya dicabut oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Pencabutan izin ini merupakan bagian dari 28 perusahaan yang dinyatakan melanggar aturan lingkungan dan menyebabkan bencana di Sumatera.Baca Juga:
Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, perusahaan tambang tersebut akan dialihkan pengelolaannya ke BUMN melalui Mind ID atau anak usahanya, Aneka Tambang Tbk (ANTM).
"Danantara telah menunjuk PT Perhutani untuk mengelola 22 perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan. Sedangkan perusahaan tambang akan diserahkan kepada Antam atau Mind ID," kata Prasetyo Hadi dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026).
Prasetyo menambahkan, kepemilikan lahan operasional perusahaan yang dicabut izinnya bisa berganti tangan dan dikelola oleh BUMN jika kegiatan ekonominya dianggap menguntungkan negara.
Sebaliknya, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria ekonomi akan ditutup permanen. Identitas perusahaan tersebut belum dirinci.
Selain PT Agincourt Resources, 27 perusahaan lainnya yang dicabut izinnya terdiri atas perusahaan sektor perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan Badan Usaha Non-Kehutanan.
Beberapa di antaranya antara lain PT Aceh Nusa Indrapuri (Aceh), PT Minas Pagal Lumber (Sumbar), PT Toba Pulp Lestari Tbk (Sumut), dan PT North Sumatra Hydro Energy (Sumut).
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menata ulang sektor tambang dan kehutanan, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberi keuntungan bagi negara dan tidak merusak lingkungan.*
(tm/ad)
MEDAN Sidang perdana gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) atas dugaan penyebab banjir dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan upaya penertiban perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran huku
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, H. Malik Musa SH, MH, bersilaturahim dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamma
NASIONAL
ASAHAN, SUMUT Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asaha
NASIONAL
JAKARTA Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melapor ke Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, Kamboja, terus meningkat seiring upaya pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut aparat penegak hukum dapat menangkap ban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan pembangunan puskesmas darurat di wilayah terdampak bencana di Sumatera selesai
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membantah anggapan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mangkrak
NASIONAL
JAKARTA Tekateki pengelolaan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mulai menemui titik terang. PT Agincourt Resourc
NASIONAL
