Ahli Pidana Sebut Abuse of Power Penyidik Bisa Jadi Dasar Gugatan Ganti Rugi Roy Suryo
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pemerintah masih menimbang pengalihan operasional tambang emas Martabe, yang izinnya dicabut dari PT Agincourt Resources (PTAR), ke BUMN Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembahasan tersebut masih berjalan dan keputusan akhir belum diambil.
"Nanti, masih dalam pembahasannya. Kita akan bahas, ya," ujar Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2026) malam.Baca Juga:
Perminas merupakan BUMN yang dibentuk untuk mengelola tambang-tambang mineral strategis, termasuk logam tanah jarang dan beberapa komoditas strategis lainnya.
Menurut Bahlil, pengambilalihan tambang Martabe masih akan dibahas dalam waktu dekat sebelum ada keputusan final.
Sebelumnya, Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa aset 28 perusahaan yang izinnya dicabut akan dikaji untuk dialihkan ke beberapa BUMN, termasuk Perminas dan Perum Perhutani. Salah satu aset yang menjadi fokus adalah tambang emas Martabe.
"[Tambang Martabe ke] Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk. Jadi memang ini perusahaan yang baru dibentuk," kata Dony di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Meski demikian, Dony menegaskan belum ada rencana lebih lanjut terkait kompensasi kepada perusahaan swasta yang terdampak pencabutan izin.
Informasi resmi terkait Perminas juga belum banyak beredar.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) juga dipersiapkan untuk mengambil alih kontrak karya tambang emas Martabe.
Pengelolaan izin tambang yang dicabut negara ke depan akan diserahkan kepada BPI Danantara, sementara sektor pertambangan bisa dialihkan ke Antam atau MIND ID.
Selain tambang, pemerintah juga menyerahkan pengelolaan 22 perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kepada BPI Danantara melalui Perum Perhutani.
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat men
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Moh Syifak bin Muntiri dalam kasus pencurian uan
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dr. Ahmad Yani, SH PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki arti penting secara sosial dan kesehatan dalam menunjang pertumbuhan an
OPINI
JAKARTA Pemerintah memastikan upacara peringatan detikdetik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan penurunan Bendera Pusaka dala
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memilih tidak memberikan komentar terkait kasus meninggalnya Sutrimo, yang disebutsebut merupakan Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehIja SuntanaLUMRAH saja, dalam politik, selalu ada angka yang naik dan ada angka yang turun. Hari ini seorang politisi berada di puncak
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menangkap seorang pilot Malaysia Airlines bernama Mohd Saufi bin Othma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus untuk membahas program In
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 92 kilogr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) resmi melaporkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ke M
NASIONAL