Status Tahanan Rumah Gus Yaqut Dibatalkan, KPK Apresiasi Masyarakat
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membatalkan status tahanan rumah yang dijalani mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qou
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyetujui prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan disusun oleh Kementerian HAM.
Persetujuan ini disampaikan melalui surat resmi Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, kepada Menteri HAM Natalius Pigai.
"Hadirnya Perpres ini untuk memastikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktik bisnis di Indonesia sekaligus menjadi langkah maju bagi penegakan HAM di sektor bisnis," kata Pigai dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).Baca Juga:
Prakarsa Perpres ini merupakan tindak lanjut surat yang diajukan Menteri HAM pada Mei dan September 2025, dengan dukungan rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Pigai menegaskan, penyusunan Rancangan Perpres ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, hingga partisipasi masyarakat sipil untuk memastikan penerapan partisipasi bermakna dalam regulasi.
Dalam surat persetujuan, Mensesneg Prasetyo menekankan agar pembahasan lintas kementerian dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak persetujuan diterima, dengan target penyelesaian rancangan pada tahun 2026.
Sosialisasi dijadwalkan berlangsung pada 2027, dan penegakan kepatuhan bersifat wajib pada 2028.
"Perusahaan wajib menghormati hak asasi, mencegah pelanggaran HAM, serta memastikan hak pemulihan bagi korban," ujar Pigai.
Ia menambahkan, Perpres ini akan menjadi landasan hukum bagi praktik usaha yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai standar nasional maupun internasional HAM.
Dengan hadirnya regulasi ini, Indonesia menegaskan komitmennya dalam menciptakan bisnis berkelanjutan, yang selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memperkuat posisi negara di kancah global.*
(an/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membatalkan status tahanan rumah yang dijalani mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qou
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehNatalius Pigai.KALAU Anda jujur kepada saya, saya juga boleh dong jujur dan apa adanya. Katakata yang sering diucapkan oleh Presiden
OPINI
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melontarkan kritik keras terkait pengalihan status penahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan alasan di balik intensitas kunjungan dinasnya ke luar negeri. Dalam s
NASIONAL
BANDA ACEH Dalam rangka mempererat hubungan antar lembaga serta memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan, Kapolda Aceh Irjen
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membatalkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan A
POLITIK
JAKARTA Harga emas Antam pada hari ini, Senin (23/3), mengalami penurunan yang cukup signifikan pada awal pekan. Berdasarkan data resmi
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melanjutkan tradisi silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri dengan menghubungi sejuml
NASIONAL
JAKARTA PT Garuda Indonesia Tbk mencatatkan kerugian bersih sebesar USD 319,39 juta atau sekitar Rp5,4 triliun pada tahun buku 2025. Dir
EKONOMI