JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi perusahaan yang merasa dirugikan atas pencabutan izin usaha untuk menyampaikan keberatan.
Hal itu diungkapkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat menghadiri ESG Sustainability Forum 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Keputusan pencabutan izin dilakukan setelah pemerintah menilai 28 perusahaan menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera pada akhir tahun lalu.Baca Juga:
Namun, Hashim menyebut, empat perusahaan dari daftar tersebut telah menyatakan keberatan karena beroperasi jauh dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
"Saya kira Presiden tidak ingin terjadi miscarriage of justice. Jadi perusahaan yang keberatan silakan diajukan. Ini tepat sekali," kata Hashim.
Keempat perusahaan yang mengajukan keberatan meminta peninjauan ulang keputusan pencabutan izin karena aktivitas mereka dianggap tidak terkait dengan bencana di tiga provinsi tersebut.
Sebelumnya, keputusan pencabutan izin 28 perusahaan diumumkan usai Presiden Prabowo menerima laporan investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada rapat terbatas daring dari London, Inggris, pada 19 Januari 2026.
Pencabutan izin mencakup 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas total 1.010.592 hektare, tersebar di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Sementara enam perusahaan non-kehutanan bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan hasil hutan kayu.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari penegakan tata kelola lingkungan dan upaya mitigasi bencana alam yang belakangan sering terjadi di wilayah Sumatera.
Pemerintah menegaskan, pencabutan izin bukan semata sanksi administratif, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan perlindungan masyarakat dari risiko bencana yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha yang tidak terkendali.*
(tm/ad)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
