Viral Video Anggota DPRD Badung Dinilai Meremehkan Teguran Presiden Soal Sampah Bali

BADUNG — Video yang menampilkan anggota DPRD Kabupaten Badung, Bali, Bima Nata, tengah menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai persoalan sampah di pantai Bali, viral di media sosial.

Sikap Bima dalam video tersebut menuai kritik publik karena dinilai tidak pantas dan mencerminkan arogansi pejabat publik.

Dalam video yang beredar luas sejak awal pekan ini, Bima terlihat mengenakan celana pendek, mengangkat kaki, sambil berbincang melalui telepon dengan ayahnya yang diketahui menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali.

Baca Juga:

• Kamar Penuh, Pasien UHC Medan Ditolak Rawat Inap: DPRD Minta Evaluasi Rumah Sakit dan BPJS

Gestur itu muncul saat ia menanggapi sorotan Presiden terhadap penanganan sampah di Bali yang dinilai buruk dan berdampak pada citra pariwisata nasional.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan teguran keras dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 2 Februari 2026.

Teguran tersebut disampaikan setelah Presiden menerima keluhan dari pejabat Korea Selatan terkait kondisi pantai Bali yang dipenuhi sampah, terutama pada Desember 2025.

"Ini real. Bali bulan Desember 2025, pantainya penuh sampah. Bagaimana turis mau datang kalau yang dilihat seperti itu?" kata Prabowo di hadapan para kepala daerah.

Teguran itu segera ditindaklanjuti di lapangan.

Sehari setelah rapat, Selasa, 3 Februari 2026, aksi bersih-bersih besar-besaran digelar di Pantai Kuta oleh masyarakat bersama aparat TNI dan Polri.

Video kegiatan tersebut diunggah akun resmi Kelurahan Kuta dan menunjukkan keterlibatan lintas sektor.

Gubernur Bali Wayan Koster juga menyatakan telah melakukan koordinasi cepat dengan Bupati Badung, Pangdam, Kapolda, hingga Danrem, serta membentuk satuan tugas khusus penanganan sampah di kawasan Pantai Kuta.

Namun, sikap Bima Nata dalam video yang viral dinilai kontras dengan langkah-langkah tersebut.

Sejumlah warganet menilai responsnya terkesan meremehkan pesan Presiden dan tidak mencerminkan empati atas persoalan lingkungan yang berulang kali dikeluhkan warga dan wisatawan.

Komentar kritik membanjiri media sosial.

Sebagian mempertanyakan kontribusi Bima sebagai anggota DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran terkait pengelolaan sampah di Badung.

Kritik juga diarahkan pada etika pejabat publik dalam menyikapi teguran kepala negara.

Hingga berita ini diturunkan, Bima Nata belum memberikan pernyataan resmi untuk menanggapi polemik tersebut.

Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari yang bersangkutan maupun DPRD Kabupaten Badung.*

(ad)

Kamar Penuh, Pasien UHC Medan Ditolak Rawat Inap: DPRD Minta Evaluasi Rumah Sakit dan BPJS

PT TPL Hadapi Sidang Perdata Usai Izin Dicabut, KLHK Tuntut Rp3,8 Triliun dan Pulihkan 1.261 Hektare Lahan Rusak di Sumut

Presiden Prabowo Buka Ruang Keberatan Bagi 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya

Indonesia Gabung Board of Peace: Menag Nasaruddin Umar Sebut Presiden Prabowo Future Oriented, Ajak Masyarakat Berhusnuzon

Bupati Simalungun Hadir di Rakornas 2026, Fokus Wujudkan Indonesia Emas 2045

Kanwil Kemenkum Bali Terima Audiensi Biro Hukum Karangasem Bahas JDIH dan Posbankum 2026