Refleksi Rido Hermawan: Ketika Manusia Terpisah dari Dirinya dan Alam
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima audiensi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem terkait pengisian pelaporan e-report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Tahun 2026.
Audiensi berlangsung di Ruang Arjuna Kanwil Kementerian Hukum Bali, Selasa, 3 Februari 2026.
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, didampingi pejabat fungsional penyuluh hukum madya dan staf terkait.Baca Juga:
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Biro Hukum Sekda Kabupaten Karangasem menyampaikan sejumlah kendala teknis dalam pengisian e-report JDIH Nasional, terutama terkait penyesuaian data dukung terhadap empat variabel penilaian terbaru.
Mustiqo Vitra menekankan pentingnya percepatan pengisian e-report mengingat batas waktu pelaporan yang semakin dekat.
Ia mendorong pemerintah daerah menjadikan pelaporan JDIH sebagai prioritas agar hasil evaluasi tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.
"Kami mendorong pengisian e-report JDIH menjadi perhatian utama sehingga Kabupaten Karangasem dapat memperoleh hasil evaluasi yang maksimal," kata Mustiqo Vitra.
Selain JDIH, ia juga menyoroti pelaporan Posbankum yang kini terintegrasi dengan sistem Satu Data Indonesia.
Menurut dia, optimalisasi pelaksanaan Posbankum perlu dilakukan dengan memaksimalkan peran Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi agar penyerapan anggaran bantuan hukum berjalan efektif dan tepat sasaran.
Perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem menyambut baik arahan dan pendampingan yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum Bali.
Mereka menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjuti masukan serta menyempurnakan data dukung sesuai standar yang ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut audiensi, kegiatan ditutup dengan bimbingan teknis pengisian data yang dipandu Tim Pengelola JDIH Kanwil Kementerian Hukum Bali.
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI
JAKARTA Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Sebanyak 26
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kondisi Jalan Perhubungan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dikeluhkan warga. Sejumlah titik
NASIONAL
JAKARTA Posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA kembali mengalami perubahan setelah seluruh pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 202
OLAHRAGA
JAKARTA Dunia usaha masih melihat adanya ruang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 dan memasuki 2027. N
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 pekerja migran irregular atau ilegal asal Sumatera Utara diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
HUKUM DAN KRIMINAL