DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima audiensi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem terkait pengisian pelaporan e-report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Tahun 2026.
Audiensi berlangsung di Ruang Arjuna Kanwil Kementerian Hukum Bali, Selasa, 3 Februari 2026.
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, didampingi pejabat fungsional penyuluh hukum madya dan staf terkait.Baca Juga:
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Biro Hukum Sekda Kabupaten Karangasem menyampaikan sejumlah kendala teknis dalam pengisian e-report JDIH Nasional, terutama terkait penyesuaian data dukung terhadap empat variabel penilaian terbaru.
Mustiqo Vitra menekankan pentingnya percepatan pengisian e-report mengingat batas waktu pelaporan yang semakin dekat.
Ia mendorong pemerintah daerah menjadikan pelaporan JDIH sebagai prioritas agar hasil evaluasi tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.
"Kami mendorong pengisian e-report JDIH menjadi perhatian utama sehingga Kabupaten Karangasem dapat memperoleh hasil evaluasi yang maksimal," kata Mustiqo Vitra.
Selain JDIH, ia juga menyoroti pelaporan Posbankum yang kini terintegrasi dengan sistem Satu Data Indonesia.
Menurut dia, optimalisasi pelaksanaan Posbankum perlu dilakukan dengan memaksimalkan peran Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi agar penyerapan anggaran bantuan hukum berjalan efektif dan tepat sasaran.
Perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem menyambut baik arahan dan pendampingan yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum Bali.
Mereka menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjuti masukan serta menyempurnakan data dukung sesuai standar yang ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut audiensi, kegiatan ditutup dengan bimbingan teknis pengisian data yang dipandu Tim Pengelola JDIH Kanwil Kementerian Hukum Bali.
Kanwil Kementerian Hukum Bali juga akan melakukan pemantauan dan pendampingan lanjutan guna memastikan data dukung Kabupaten Karangasem memenuhi standar Pusat JDIHN.*
(ad)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
