BREAKING NEWS
Sabtu, 14 Februari 2026

BNPB Ungkap Keterbatasan Anggaran untuk Mitigasi Banjir dan Longsor 2026, Presiden Setujui Pinjaman dari Spanyol

Nurul - Selasa, 03 Februari 2026 20:58 WIB
BNPB Ungkap Keterbatasan Anggaran untuk Mitigasi Banjir dan Longsor 2026, Presiden Setujui Pinjaman dari Spanyol
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa, 3 Februari 2026. (foto: tangkapan layar yt TVR PARLEMEN)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk menerima pinjaman dari Pemerintah Spanyol guna memperkuat kesiapan mitigasi bencana pada 2026.

Pinjaman tersebut difokuskan pada penanganan bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan bencana di Indonesia.

Baca Juga:

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa, 3 Februari 2026, ia mengungkapkan alokasi anggaran mitigasi BNPB dalam lima tahun terakhir hanya berkisar Rp17–19 miliar per tahun.

"Anggaran pencegahan atau mitigasi bencana kami relatif sangat terbatas. Padahal risiko bencana hidrometeorologi semakin meningkat," kata Suharyanto.

Menurut dia, keterbatasan anggaran APBN mendorong BNPB mencari alternatif pendanaan lain, termasuk melalui pinjaman luar negeri.

Dalam lima tahun terakhir, BNPB telah mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman yang diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan pra-bencana.

"Pinjaman luar negeri ini bukan untuk tanggap darurat, tetapi untuk meningkatkan kapasitas mitigasi dan pencegahan," ujar Suharyanto.

Selain pinjaman Spanyol, BNPB juga memanfaatkan dana siap pakai yang biasanya digunakan saat bencana telah terjadi.

Namun, sebagian dana tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan daerah pascabencana agar lebih siap menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.

Suharyanto menyebut BNPB sebelumnya telah menggunakan pinjaman luar negeri senilai sekitar Rp949 miliar untuk pembangunan sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.

Dana tersebut digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi serta puluhan kabupaten dan kota, lengkap dengan sistem teknologi informasi dan sarana pendukung.

Editor
: Adam
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Bantuan Banjir Kemensos di Sabungan Sipabangun Diprotes Warga, Diduga Tak Tepat Sasaran
Gus Yahya Ungkap Alasan Prabowo Ajak RI Gabung Board of Peace
Viral Video Anggota DPRD Badung Dinilai Meremehkan Teguran Presiden Soal Sampah Bali
PT TPL Hadapi Sidang Perdata Usai Izin Dicabut, KLHK Tuntut Rp3,8 Triliun dan Pulihkan 1.261 Hektare Lahan Rusak di Sumut
Presiden Prabowo Buka Ruang Keberatan Bagi 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya
Satgas Kemendagri Gelombang I Rampung Tugas, Wagub Aceh Apresiasi Peran dalam Memulihkan Layanan Publik Aceh Tamiang
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru