JAKARTA — Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengungkap komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait partisipasi Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Cholil, Presiden Prabowo menegaskan kesiapannya untuk abstain atau keluar dari BoP apabila langkah dan kebijakan dewan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan saat Cholil bertemu dengan Prabowo, Selasa (3/2/2026), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.Baca Juga:
"Saya menyampaikan beberapa poin, termasuk kekhawatiran agar pasukan perdamaian Indonesia tidak melawan Hamas dan agar BoP tidak hanya memperjuangkan damai semu, tetapi damai yang benar-benar merdeka," ujar Cholil kepada wartawan.
Cholil menjelaskan, sikap skeptis muncul karena serangan Israel ke Gaza masih berlangsung meski ada kesepakatan gencatan senjata, dan PM Israel Benjamin Netanyahu belum mengakui negara Palestina.
Prabowo, menurut Cholil, merespons dengan menegaskan bahwa Indonesia akan menjaga prinsip kemerdekaan Palestina dan tidak melegitimasi penjajahan.
Jika agenda BoP tidak memberi pengaruh positif, Presiden siap mundur dari partisipasi dewan.
"Pak Presiden mengatakan, jika kegiatan tidak sesuai dengan konstitusi kita dan tidak bisa memberi pengaruh, beliau akan absen dan siap keluar," ujar Cholil.
Pertemuan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal posisi Indonesia di forum internasional, khususnya terkait isu Palestina, sekaligus menegaskan komitmen untuk tidak menyalahi konstitusi dan amanat moral bangsa.
Cholil menambahkan, pemerintah akan memantau perkembangan dalam beberapa waktu ke depan sebelum mengambil langkah strategis terkait BoP.
"Jika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji akan keluar. Prioritas utama tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina," tandasnya.*
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memuji kepemimpinan mantan Presiden ke7 Joko Widodo saat berkunjung ke kedia
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta keterangan jurnalis sekaligus pembawa acara televisi Karni Ilyas terkait dugaan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BU
NASIONAL
SEOUL Presiden Lee Jae Myung mendorong peningkatan hubungan bilateral antara Republik Korea dan Indonesia menjadi kemitraan strategis ko
NASIONAL
