Larangan Ambil Foto di Luar Areal Tambang PT AR Picu Protes Wartawan, Apakah Kebebasan Pers Tercekik?
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
LUBUK PAKAM — Konflik lahan kembali terjadi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan warga Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam.
Persoalan ini muncul di Jalan Tirta Deli, di mana warga mengklaim memiliki tanah yang sudah ditempati puluhan tahun, lengkap dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan SK Camat.
Sementara itu, Pemkab mengaku lahan tersebut merupakan aset milik daerah yang diperoleh dari pelepasan PTPN pada 1985 dengan luas 100 hektare dan diganti rugi sebesar Rp 125 juta.Baca Juga:
Ketegangan memuncak karena warga sempat menerima ancaman pembongkaran bangunan oleh Pemkab, meski eksekusi paksa tidak dilakukan.
Komisi I DPRD Deli Serdang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (4/2/2026) untuk membahas persoalan ini.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Merry Alfrida Sitepu, dengan dihadiri perwakilan warga, pengacara, PTPN, BPN, pemerintah desa, kecamatan, serta Kabag Hukum dan Kabag Tata Pemerintahan Pemkab.
Pengacara warga, M. Yani Rambe, menegaskan bahwa kasus ini sudah pernah diputuskan di pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
"Berdasarkan keperdataan itu jelas milik klien kami. Kenapa Satpol PP datang lagi padahal sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," ujarnya.
Warga, M. Ompusunggu, mengatakan mereka telah menguasai lahan sejak 1985 dan baru merasa terusik oleh Pemkab sejak 2025. Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab, Muslih Siregar, menyatakan lahan tetap tercatat sebagai aset Pemkab.
"Kalau berbicara pengadilan benar (tanah punya warga), tapi berbicara hak pakai juga benar (Pemkab). Koordinasi dulu semua pihak diperlukan sebelum ada penertiban," kata Merry.
Kasus ini merupakan konflik lahan yang beberapa kali dialami Pemkab Deli Serdang sejak 2025, termasuk di wilayah Galang dan Desa Laut Dendang.*
(tm/dh)
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
BANDA ACEH Delegasi United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Febr
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK