Larangan Ambil Foto di Luar Areal Tambang PT AR Picu Protes Wartawan, Apakah Kebebasan Pers Tercekik?
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Adies Kadir menggantikan Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026.Baca Juga:
Sebelumnya, Adies disetujui sebagai calon hakim MK oleh seluruh fraksi di Komisi III DPR pada 26 Januari 2026.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pergantian ini penting untuk memperkuat marwah MK serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tetap berjalan dengan baik.
Adies Kadir lahir di Balikpapan, 17 Oktober 1968. Ia memulai karier politiknya di tingkat daerah sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya pada periode 2009–2014.
Sejak 2014, ia terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I.
Adies juga pernah memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Pada 2024, ia dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI.
Selain karier politik, Adies memiliki latar belakang akademik yang kuat. Ia meraih Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Wijaya Kusuma (1992), kemudian menempuh studi hukum hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada 2017.
Dalam sumpah jabatannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Adies berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika jabatan, serta setia pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pelantikan Adies Kadir sebagai Hakim MK diharapkan mampu memperkuat kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan menjaga keseimbangan sistem hukum nasional.*
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
BANDA ACEH Delegasi United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Febr
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK