JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mencegah praktik gratifikasi serta korupsi di lingkungan kementerian.
Langkah ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membuka kegiatan Penguatan Integritas dan Komitmen Pencegahan Gratifikasi dan Korupsi di Jakarta, Kamis (5/2).
Dalam arahannya, Yassierli menekankan bahwa penguatan integritas bukan sekadar slogan.Baca Juga:
"Alhamdulillah saya melihat banyak pembenahan yang sudah dilakukan di masing-masing unit kerja, seperti digitalisasi, perbaikan SOP, dan regulasi," ujar Yassierli.
Ia menekankan bahwa pencegahan harus dibangun melalui sistem yang rapi, bukan hanya imbauan semata.
Menurut Menaker, integritas yang kuat berdampak langsung pada layanan publik yang lebih adil dan transparan.
Tata kelola yang bersih membantu pekerja dan pengusaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai aturan tanpa praktik yang merugikan.
"Bagi publik, integritas berarti layanan yang lebih bisa diprediksi karena prosedur jelas, keputusan dapat dipertanggungjawabkan, dan risiko penyimpangan berkurang," kata Yassierli.
Menaker juga menekankan keterbukaan terhadap informasi potensi gratifikasi maupun korupsi.
"Keberanian menyampaikan informasi adalah fondasi penting untuk menjaga martabat institusi dan mencegah masalah membesar," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo Widiarto, menekankan pentingnya memahami gratifikasi dan potensi pelanggaran korupsi.
Ia mengingatkan bahwa pejabat publik memegang amanah, bukan sarana mencari keuntungan pribadi.
Kegiatan ini dihadiri pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, seluruh pegawai Kemnaker, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker.
Dengan penguatan integritas ini, Kemnaker menegaskan arah pembenahan yang konsisten agar layanan publik makin dipercaya, keputusan makin akuntabel, dan upaya pencegahan berjalan sebelum pelanggaran terjadi.*
(ad)
TABANAN Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp 1 miliar untuk rehabilitas
PEMERINTAHAN
BINJAI Dialog interaktif bertajuk Mengenal Negara Iran dan Konflik yang Terjadi Saat Ini digelar di Ansari Cafe, Kota Binjai, Sumatera
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis etanol sebagai respons terhadap tekanan krisis energi
EKONOMI
JAKARTA Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil membongkar jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal yang diduga memasok Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
