Jaga Kualitas MBG dan Kendalikan Harga Pangan, TPID Sumut Perkuat Tata Kelola SPPG
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
SERANG — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Dewan Pers, organisasi media, serta serikat perusahaan pers meluncurkan deklarasi perlawanan terhadap eksploitasi karya jurnalistik dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
Deklarasi tersebut disepakati dan ditandatangani dalam Konvensi Nasional Media Massa di Kota Serang, Banten, Minggu, 8 Februari 2026.
Konvensi nasional itu mengusung tema "Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik."Baca Juga:
Penandatanganan deklarasi dilakukan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, didampingi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, bersama perwakilan organisasi media dan serikat perusahaan pers.
Dalam deklarasi tersebut, insan pers menegaskan kembali peran strategis pers nasional dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, serta kebhinekaan.
Pers juga diposisikan sebagai pilar pembentuk opini publik melalui penyajian informasi yang akurat dan dapat dipercaya, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Namun, deklarasi itu juga mencatat berbagai tantangan yang dihadapi pers nasional, mulai dari ancaman terhadap kemerdekaan pers, ketidakpastian keberlanjutan ekonomi industri media, hingga persoalan keselamatan dan perlindungan jurnalis.
Salah satu poin penting deklarasi adalah tuntutan agar perusahaan dan platform teknologi digital, termasuk pengembang kecerdasan buatan (AI), memberikan kompensasi yang adil, wajar, dan proporsional atas pemanfaatan karya jurnalistik sebagai sumber data dan bahan pelatihan sistem AI.
Platform digital juga diminta mencantumkan sumber media secara jelas dan dapat ditelusuri.
Selain itu, deklarasi mendesak pemerintah memastikan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, serta mendorong peningkatan status regulasi tersebut menjadi undang-undang.
Insan pers juga mendorong revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar secara tegas memasukkan karya jurnalistik sebagai ciptaan yang dilindungi hukum.
Upaya ini dinilai penting untuk melindungi keberlanjutan ekosistem media di tengah percepatan transformasi digital.
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 20182019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perde
NASIONAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada
NASIONAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksan
EKONOMI
BATAM Kota Batam, Kepulauan Riau, resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS).
NASIONAL
DELISERDANG Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini, puluhan siswa sekolah dasar
PERISTIWA
DELISERDANG Kasus dugaan penyimpangan pengadaan jilbab senilai Rp525 juta di Pemerintah Kabupaten Deliserdang pada tahun anggaran 2025 m
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperbolehkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membeli mobil dinas
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra meminta Pemerintah Kota Medan segera mengambil langkah konkret menyikapi kondisi kualita
KESEHATAN