MEDAN - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara menggelar diskusi publik bertajuk "Pencabutan Izin 28 Perusahaan Diperbolehkan Beroperasi oleh Presiden Prabowo" pada Selasa sore, 10 Februari 2026.
Diskusi berlangsung di Stadion Cafe, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota.
Kegiatan ini menghadirkan mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Dr. H. Malem Sambat (MS) Kaban, S.E., M.Si., sebagai narasumber utama.Baca Juga:
Diskusi dipandu Koordinator Wilayah PMPHI Sumut, Drs. Gandi Parapat, dan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aktivis, politisi, praktisi hukum, serta wartawan.
Sejumlah peserta yang hadir antara lain Jamal Sinaga, Ridwan Manurung, Efendi Manullang, Yan Max, Posma Bainggolan, Maju Manalu, Tuah Abel Sirait, Swandi Purba, Antoni Pakpahan, praktisi hukum Dofu Gaho, S.H., Asril Tanjung, Toni Siburian, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Diskusi ini digelar menyusul kebijakan pemerintah yang mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai terindikasi merusak lingkungan di wilayah Sumatra.
Kebijakan tersebut diumumkan pemerintah pada 20 Januari 2026 di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta.
Sebanyak 28 perusahaan itu terdiri atas 22 perusahaan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan luas mencapai 1.010.592 hektare.
Selain itu, terdapat enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).
Dalam pemaparannya, MS Kaban mempertanyakan dasar dan landasan hukum pencabutan izin tersebut.
Ia menegaskan, pencabutan izin usaha, khususnya di sektor kehutanan, harus disertai alasan yang jelas dan dasar hukum yang kuat.
"Pencabutan izin itu apakah memang murni karena bencana alam, atau ada kepentingan tertentu di baliknya?" ujar Kaban.
TABANAN Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp 1 miliar untuk rehabilitas
PEMERINTAHAN
BINJAI Dialog interaktif bertajuk Mengenal Negara Iran dan Konflik yang Terjadi Saat Ini digelar di Ansari Cafe, Kota Binjai, Sumatera
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis etanol sebagai respons terhadap tekanan krisis energi
EKONOMI
JAKARTA Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil membongkar jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal yang diduga memasok Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
