Ia mengungkapkan, berdasarkan pengamatannya, sejumlah perusahaan yang izinnya dicabut justru tidak berada di wilayah terdampak bencana.
Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan pertanyaan serius terkait validitas data dan proses pengambilan keputusan pemerintah.
"Jangan-jangan presiden dikerjain oleh pembantunya sendiri," kata tokoh nasional asal Sumatra Utara itu.
Kaban menegaskan, diskusi publik ini bertujuan membangun kesadaran dan semangat pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, partisipasi publik merupakan elemen penting dalam demokrasi dan bagian dari kesadaran hukum warga negara.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat dalam menilai, mengevaluasi, dan mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan keharusan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara.
Penyimpangan kebijakan, kata dia, tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
"Setiap kebijakan strategis harus disampaikan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Kaban juga menyoroti belum adanya kepastian hukum terkait pencabutan izin 28 perusahaan.
Ia menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara rinci, terutama karena dikaitkan langsung dengan bencana alam yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Ia mengingatkan, kawasan hutan yang izinnya dicabut tidak boleh dibiarkan tanpa pengelolaan dan pengawasan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik baru.
TABANAN Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp 1 miliar untuk rehabilitas
PEMERINTAHAN
BINJAI Dialog interaktif bertajuk Mengenal Negara Iran dan Konflik yang Terjadi Saat Ini digelar di Ansari Cafe, Kota Binjai, Sumatera
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis etanol sebagai respons terhadap tekanan krisis energi
EKONOMI
JAKARTA Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil membongkar jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal yang diduga memasok Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
