"Kalau kawasan itu kosong dan tidak dijaga, orang lain bisa masuk. Ini bisa memicu konflik di tengah masyarakat," katanya.
Selain itu, Kaban menyoroti kebingungan yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi izin disebut telah dicabut, namun di sisi lain aktivitas perusahaan masih berlangsung.
Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menjadi sumber persoalan baru jika tidak segera diselesaikan secara tegas dan terukur.
Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat mencabut izin usaha di kawasan hutan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum, sosial, dan lingkungan.
Kawasan hutan, kata dia, merupakan bagian dari sistem alam yang harus dijaga keberlanjutannya.
Kaban menekankan, keputusan pencabutan izin harus disertai diktum yang jelas, mencakup alasan pencabutan, lokasi perusahaan, serta Surat Keputusan (SK) resmi.
Tanpa kejelasan tersebut, kebijakan berpotensi menimbulkan multitafsir dan keraguan di tengah masyarakat.
Berdasarkan pantauan wartawan, diskusi publik tersebut berlangsung dinamis.
Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya diskusi dengan mengajukan pertanyaan, menyampaikan pandangan, serta memberikan tanggapan kritis terkait pencabutan izin 28 perusahaan dan dampaknya terhadap kepastian hukum, lingkungan, serta kehidupan masyarakat.*
(cn/ad)
TABANAN Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp 1 miliar untuk rehabilitas
PEMERINTAHAN
BINJAI Dialog interaktif bertajuk Mengenal Negara Iran dan Konflik yang Terjadi Saat Ini digelar di Ansari Cafe, Kota Binjai, Sumatera
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis etanol sebagai respons terhadap tekanan krisis energi
EKONOMI
JAKARTA Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil membongkar jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal yang diduga memasok Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
