Komisi III DPR Panggil Kejari Karo Terkait Polemik Perkara Amsal Sitepu
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nora Idah Nita menyatakan sebagian korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Bahkan, menurut dia, ada warga yang terpaksa tidur di area kuburan karena belum dapat kembali ke rumah.
Pernyataan itu disampaikan Nora dalam rapat paripurna DPRA di Gedung DPR Aceh, Kamis, 12 Februari 2026.Baca Juga:
Politikus Partai Demokrat tersebut mengatakan kondisi pengungsi memprihatinkan dan memicu keresahan masyarakat.
"Di Aceh Tamiang masih banyak yang tinggal di tenda-tenda pengungsian dan malah tidurnya ada yang di kuburan China. Itu sangat menyedihkan sekali," ujar Nora dalam rapat.
Ia menyebut sebagian warga belum dapat kembali ke rumah karena keterbatasan biaya untuk membersihkan dan memperbaiki tempat tinggal yang terdampak banjir.
Nora meminta Pemerintah Aceh memprioritaskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 bagi masyarakat terdampak bencana.
Menurut dia, sejumlah bantuan yang dijanjikan kepada korban, seperti penggantian perabotan rumah tangga dan pemulihan ekonomi, belum sepenuhnya diterima warga. "Saya berharap APBA 2026 berpihak kepada masyarakat terdampak bencana," kata Nora.
Dalam rapat yang sama, anggota DPRA dari Partai Aceh, Nazaruddin atau Teungku Agam, mengusulkan agar anggaran rehabilitasi rumah dinas DPR Aceh senilai Rp 50 miliar yang telah dibatalkan dialihkan untuk membantu korban banjir.
Ia mengusulkan agar bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada warga terdampak.
"Kami mengusulkan agar anggaran yang telah dibatalkan tersebut disalurkan kepada korban banjir. Sampai sekarang rehab rumah DPR sudah dibatalkan, tetapi belum jelas dialihkan ke mana," ujar Teungku Agam.
Sejumlah anggota dewan menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut dalam forum rapat. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRA maupun Pemerintah Aceh mengenai kemungkinan realokasi anggaran tersebut.*
(ds/dh)
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL