Ahli Hukum: Kerugian Korporasi Tidak Sama dengan Kerugian Keuangan Negara
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG – Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Drs Sumarto M.Si, menekankan pentingnya kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan adaptif dalam pembekalan peserta pendidikan Manajemen Operasional Polsek (MOP), Pamapta, dan Dikbangpes Gel I Tahun 2026 di SPN Polda Lampung, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan yang digelar di Aula Subarkah SPN Polda Lampung ini menjadi momentum strategis untuk membentuk karakter dan kapasitas manajerial personel Polri, khususnya yang akan bertugas di lini operasional kewilayahan.
Dalam arahannya, Wakapolda Sumarto menegaskan bahwa manajemen bukan sekadar teori, tetapi kemampuan fundamental yang wajib dimiliki setiap pimpinan Polri di semua tingkatan.Baca Juga:
"Dalam organisasi Polri terdapat tiga level manajemen: low manager, middle manager, dan top manager. Untuk mencapai level tersebut, seorang pimpinan harus menguasai kemampuan teknis, komunikasi, dan konseptual. Tanpa itu, organisasi tidak akan berjalan efektif," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa profesionalisme Polri hanya dapat terwujud apabila anggota memiliki kerangka berpikir manajerial yang kuat, yang dibangun di atas empat pilar utama: kompetensi, komitmen, konsistensi, dan integritas.
"Integritas adalah harga mati. Kompetensi tanpa integritas akan rapuh, dan jabatan tanpa komitmen akan kehilangan arah," ujarnya di hadapan peserta didik.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Dirreskrimum Polda Lampung dan Ka SPN Polda Lampung.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat.
Melalui pembekalan ini, diharapkan para peserta didik mampu menjadi manajer operasional yang adaptif, tegas dalam pengambilan keputusan, serta mampu membangun soliditas internal guna mendukung terwujudnya Polri yang Presisi di wilayah hukum Polda Lampung.*
(dh)
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN