BREAKING NEWS
Rabu, 01 April 2026

Koordinasi Keamanan Aceh Diperkuat, Polda dan UNDSS Bahas Transparansi Bantuan Pengungsi dan Ancaman Human Trafficking

T.Jamaluddin - Jumat, 13 Februari 2026 20:44 WIB
Koordinasi Keamanan Aceh Diperkuat, Polda dan UNDSS Bahas Transparansi Bantuan Pengungsi dan Ancaman Human Trafficking
Delegasi United Nations Department of Safety and Security melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Februari 2026. (Foto: ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

BANDA ACEH – Delegasi United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Februari 2026.

Pertemuan tersebut membahas isu keamanan pengungsi, keterbatasan bantuan kemanusiaan, hingga potensi penyelundupan manusia di wilayah Aceh dan Sumatera.

Rombongan UNDSS dipimpin Security Adviser and Representative untuk Indonesia dan Timor Leste, Allan Mendoza.

Baca Juga:

Mereka diterima Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Aceh Komisaris Besar Said Anna Fauza, mewakili Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Marzuki Ali Basyah.

Kabid Humas Polda Aceh Komisaris Besar Joko Krisdiyanto mengatakan, pertemuan diawali dengan pemaparan mandat UNDSS sebagai lembaga di bawah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mengoordinasikan aspek keamanan operasional PBB di negara tuan rumah.

UNDSS dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB pada 2004.

Dalam pertemuan itu, Mendoza juga menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir besar yang melanda Aceh tahun lalu dan menegaskan dukungan teknis PBB terhadap proses rehabilitasi yang dipimpin pemerintah Indonesia.

Isu keterbatasan anggaran global PBB turut menjadi pembahasan.

Menurut Mendoza, pengurangan bantuan kepada pengungsi dilakukan melalui mekanisme vulnerability assessment untuk memastikan kelompok rentan—seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu—tetap menjadi prioritas.

Polda Aceh menilai transparansi informasi bantuan penting untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan. Aparat, kata Joko, membutuhkan kejelasan terkait bentuk dan besaran bantuan yang disalurkan lembaga seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM).

"Hal ini penting agar aparat memiliki pemahaman menyeluruh ketika menghadapi keluhan atau potensi konflik sosial akibat isu keterbatasan bantuan," ujar Joko.

Selain isu bantuan, Dirintelkam Polda Aceh juga mengangkat dugaan praktik penyelundupan manusia yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang menyamar sebagai pengungsi.

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
182 Warga Rohingya Ditemukan di Rumah Penampungan di Kampar
Enam Imigran Etnis Rohingya Ditemukan Meninggal di Pesisir Aceh Timur
Pos Jaga Siap Ditempatkan untuk Cegah Pengungsi WNA Mendirikan Tenda Dekat UNHCR Jaksel
WNA Pengungsi Pencari Suaka Didirikan Tenda di Trotoar Jakarta, Kemenlu RI: Ancaman Hukum Menanti?
Kontroversi Tenda WNA di Dekat Kantor UNHCR: Perspektif Hukum dan Keresahan Publik
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru