Koordinasi Keamanan Aceh Diperkuat, Polda dan UNDSS Bahas Transparansi Bantuan Pengungsi dan Ancaman Human Trafficking

BANDA ACEH – Delegasi United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Februari 2026.

Pertemuan tersebut membahas isu keamanan pengungsi, keterbatasan bantuan kemanusiaan, hingga potensi penyelundupan manusia di wilayah Aceh dan Sumatera.

Rombongan UNDSS dipimpin Security Adviser and Representative untuk Indonesia dan Timor Leste, Allan Mendoza.

Baca Juga:

• SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri Diresmikan Presiden Prabowo, Aceh Siap Tingkatkan Ketersediaan Gizi Masyarakat

Mereka diterima Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Aceh Komisaris Besar Said Anna Fauza, mewakili Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Marzuki Ali Basyah.

Kabid Humas Polda Aceh Komisaris Besar Joko Krisdiyanto mengatakan, pertemuan diawali dengan pemaparan mandat UNDSS sebagai lembaga di bawah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mengoordinasikan aspek keamanan operasional PBB di negara tuan rumah.

UNDSS dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB pada 2004.

Dalam pertemuan itu, Mendoza juga menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir besar yang melanda Aceh tahun lalu dan menegaskan dukungan teknis PBB terhadap proses rehabilitasi yang dipimpin pemerintah Indonesia.

Isu keterbatasan anggaran global PBB turut menjadi pembahasan.

Menurut Mendoza, pengurangan bantuan kepada pengungsi dilakukan melalui mekanisme vulnerability assessment untuk memastikan kelompok rentan—seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu—tetap menjadi prioritas.

Polda Aceh menilai transparansi informasi bantuan penting untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan. Aparat, kata Joko, membutuhkan kejelasan terkait bentuk dan besaran bantuan yang disalurkan lembaga seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM).

"Hal ini penting agar aparat memiliki pemahaman menyeluruh ketika menghadapi keluhan atau potensi konflik sosial akibat isu keterbatasan bantuan," ujar Joko.

Selain isu bantuan, Dirintelkam Polda Aceh juga mengangkat dugaan praktik penyelundupan manusia yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang menyamar sebagai pengungsi.

Kepolisian menilai praktik tersebut merugikan negara, lembaga internasional, dan para pengungsi itu sendiri.

Menanggapi hal itu, Mendoza menegaskan penyelundupan manusia merupakan tindak pidana yang menjadi kewenangan penegakan hukum Polri. Dari perspektif PBB, praktik tersebut juga mencoreng reputasi pengungsi dan organisasi internasional.

Ia mendorong penguatan kampanye informasi, mekanisme pengawasan komunitas di antara pengungsi, serta kerja sama lintas negara untuk mencegah praktik tersebut sejak dari negara asal.

Polda Aceh juga meminta agar setiap rencana pembukaan kantor atau pos PBB di Aceh dikomunikasikan lebih awal kepada aparat guna memastikan legalitas dan mencegah penyalahgunaan nama lembaga internasional.

UNDSS menyatakan setiap pembukaan maupun penutupan kantor dilakukan melalui penilaian keamanan serta koordinasi resmi dengan pemerintah dan aparat setempat.

Pertemuan ditutup dengan komitmen memperkuat koordinasi dan komunikasi berkelanjutan, termasuk kemungkinan pelaksanaan pelatihan bersama antara UNDSS dan kepolisian.

Kedua pihak sepakat stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama dalam penanganan pengungsi dan pencegahan tindak pidana lintas negara di Aceh.*

(dh)

182 Warga Rohingya Ditemukan di Rumah Penampungan di Kampar

Enam Imigran Etnis Rohingya Ditemukan Meninggal di Pesisir Aceh Timur

Pos Jaga Siap Ditempatkan untuk Cegah Pengungsi WNA Mendirikan Tenda Dekat UNHCR Jaksel

WNA Pengungsi Pencari Suaka Didirikan Tenda di Trotoar Jakarta, Kemenlu RI: Ancaman Hukum Menanti?

Kontroversi Tenda WNA di Dekat Kantor UNHCR: Perspektif Hukum dan Keresahan Publik