Kepolisian menilai praktik tersebut merugikan negara, lembaga internasional, dan para pengungsi itu sendiri.
Menanggapi hal itu, Mendoza menegaskan penyelundupan manusia merupakan tindak pidana yang menjadi kewenangan penegakan hukum Polri. Dari perspektif PBB, praktik tersebut juga mencoreng reputasi pengungsi dan organisasi internasional.
Ia mendorong penguatan kampanye informasi, mekanisme pengawasan komunitas di antara pengungsi, serta kerja sama lintas negara untuk mencegah praktik tersebut sejak dari negara asal.
Polda Aceh juga meminta agar setiap rencana pembukaan kantor atau pos PBB di Aceh dikomunikasikan lebih awal kepada aparat guna memastikan legalitas dan mencegah penyalahgunaan nama lembaga internasional.
UNDSS menyatakan setiap pembukaan maupun penutupan kantor dilakukan melalui penilaian keamanan serta koordinasi resmi dengan pemerintah dan aparat setempat.
Pertemuan ditutup dengan komitmen memperkuat koordinasi dan komunikasi berkelanjutan, termasuk kemungkinan pelaksanaan pelatihan bersama antara UNDSS dan kepolisian.
Kedua pihak sepakat stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama dalam penanganan pengungsi dan pencegahan tindak pidana lintas negara di Aceh.*
(dh)
JAKARTA Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia Alan Pane, S.Tr BD, SH, CPA, menghadiri serah terima jabatan Badan Komunikasi RI yang digel
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyayangkan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memproses gugatan terkait sy
POLITIK
JAKARTA Pemohon perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, berencana mengadukan Komisi Pemilihan Um
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat upaya pencegahan stunting dengan melakukan pendampingan langsung terhadap keluarga berisiko
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta rumah Cici Herliawati di Kecamatan Belawan segera dibangun kembali setelah melihat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas tidak menganggap pen
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran, Andi Azwan, menilai pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Ra
POLITIK
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap dugaan penyamaran harta oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah sepakat mengajukan eksepsi atau perlawanan
HUKUM DAN KRIMINAL
