Dari Rp335 Triliun Jadi Rp268 Triliun, Ini Sikap BGN Soal Efisiensi Anggaran MBG
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
JAKARTA – Komisi X DPR RI mengecam keras dugaan tindakan seorang guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jember yang menghukum puluhan murid dengan menelanjangi mereka, dengan dalih mencari uang yang hilang.
Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut.
Menurutnya, cara yang digunakan sama sekali tidak dapat diterima dan mencerminkan kegagalan dalam memahami batas kewenangan seorang pendidik.Baca Juga:
"Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, bukan tempat praktik yang merendahkan martabat dan mempermalukan peserta didik," ujar Hetifah, Sabtu, 14 Februari 2026.
Hetifah menekankan, penanganan kasus ini tidak boleh sebatas sanksi ringan atau mutasi.
Jika terbukti pelanggaran berat, pemberhentian guru harus dipertimbangkan untuk melindungi peserta didik di masa depan.
"Tindakan memaksa murid menanggalkan pakaian bukan hanya kekerasan, tetapi juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual," jelasnya.
Ia menambahkan, pendisiplinan di sekolah harus dilakukan secara edukatif, manusiawi, dan menghormati hak anak.
Tantangan guru dalam mengelola kelas tidak bisa dijadikan pembenaran melanggar hukum maupun norma perlindungan anak.
Kasus ini menjadi catatan penting bagi semua pihak, menambah daftar panjang laporan kekerasan di dunia pendidikan.
Regulasi, pengawasan, dan praktik pembelajaran harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.
"Kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan pendidikan adalah alarm serius yang tidak boleh diabaikan," pungkas Hetifah.*
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Bripda M. Dimas Pratama, berhasil mengharumkan nama institusinya setelah mer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurk
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehatihatian, dan dedikasi dalam menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pen
EKONOMI