Marhaban Ya Ramadan, DPW Syarikat Islam Sumut Sambut Bulan Penuh Berkah dengan Sukacita

MEDAN – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Syarikat Islam (SI) Sumatra Utara menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dengan semangat kolaborasi bersama pemerintah.

Organisasi masyarakat ini menegaskan dukungannya terhadap program Gubernur Sumatra Utara untuk meningkatkan ekonomi umat.

Sekretaris DPW SI Sumut, Asron Batubara, M.Si, menyatakan bahwa organisasi siap memperkuat kerja sama dengan pemerintah dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri kecil menengah.

Baca Juga:

• Polda Aceh Bagikan Ribuan Paket Daging Meugang, Pelestarian Tradisi Sambut Ramadan

"DPW SI Sumatra Utara siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi umat," ujar Ketua DPW SI Sumut, Hendra Cipta, dalam keterangan resmi, Selasa (17/2).

DPW SI Sumut telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan pengembangan agribisnis.

Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

"Kami berharap program-program Gubernur Sumut dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPW SI Sumut siap mendukung dan berpartisipasi penuh dalam upaya peningkatan ekonomi umat," tambah Hendra Cipta.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan organisasi masyarakat, diharapkan Ramadan kali ini tidak hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga kesempatan untuk memajukan kesejahteraan dan ekonomi umat di Sumatra Utara.*

(ad)

Polda Aceh Bagikan Ribuan Paket Daging Meugang, Pelestarian Tradisi Sambut Ramadan

Mandi Balimau dan Kenduri Mogang, Bupati Baharuddin Komitmen Lestarikan Budaya Melayu

Forkopimda Asahan Tinjau Kesiapan Perayaan Imlek 2577 Kongzili

Tragis! Pria Tewas Tertemper Kereta Api di Simalungun

Ketua Muhammadiyah Imbau Umat Islam Sikapi Perbedaan Awal Ramadan dengan Arif dan Tasamuh

Jokowi Klaim Bukan Inisiator, Eks Penyidik: Tidak Menandatangani, Bukan Berarti Tidak Setuju Revisi UU KPK