WASHINGTON, D.C. — Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya di hadapan pengusaha Amerika Serikat dalam forum bisnis yang digelar US Chamber of Commerce, Washington D.C., Rabu, 18 Februari 2026 waktu setempat.
Di forum tersebut, Prabowo menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Prabowo mengatakan, pemerintahannya berupaya memastikan demokrasi menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat, terutama melalui akses pendidikan dan kesehatan.Baca Juga:
Salah satu instrumen yang dikedepankan adalah program MBG, yang disebutnya dirancang untuk mengatasi persoalan kelaparan dan malnutrisi pada anak.
"Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat," ujar Prabowo.
Menurut dia, implementasi MBG saat ini telah menjangkau sekitar 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di berbagai daerah. Setiap dapur, kata dia, mempekerjakan sekitar 50 orang, mayoritas perempuan di tingkat desa.
Program tersebut, lanjut Prabowo, tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga memicu perputaran ekonomi di desa.
Permintaan terhadap komoditas seperti telur, ayam, dan sayuran meningkat, sehingga menciptakan pasar yang relatif stabil bagi petani lokal.
"Ini menghasilkan efek pengganda yang menciptakan semacam ledakan ekonomi dari bawah," katanya.
Selain MBG, Prabowo memperkenalkan pembentukan sovereign wealth fund bernama Danantara. Badan ini, menurut dia, mengonsolidasikan aset-aset negara untuk mendorong hilirisasi industri nasional dan memperkuat daya saing investasi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung tantangan tata kelola pemerintahan. Ia mengakui praktik korupsi, penyelundupan, serta aktivitas ekonomi ilegal—mulai dari pertambangan hingga perikanan—masih menjadi persoalan struktural.
"Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Ini masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung," ujar dia.
DENPASAR Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, I Wayan Redana, menghadiri Pengukuhan Kepal
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang perubahan Peratura
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Istilah mokel kerap muncul dalam percakapan seharihari dan media sosial saat bulan Ramadan, terutama untuk menggambarkan perilaku
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan peredaran narkoba, Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni, menyerahkan bukti dugaan pemerasan senilai Rp 30
ENTERTAINMENT
SERANG Seorang warga Kota Serang, Banten, bernama Alifah Maryam (29) kini menjadi tersangka kasus penghinaan setelah melaporkan dugaan p
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penguasaan barang bukti pabri
HUKUM DAN KRIMINAL
PALUTA Wakil Bupati Padang Lawas Utara, Basri Harahap, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 12 Pelaksana Tugas (Plt) di
PEMERINTAHAN
BINJAI Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, MAP, mengikuti agenda Entry Meeting Serentak dalam rangka Pemeriksaan Interim Laporan Keua
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Masyarakat Kota Padangsidimpuan semakin resah akibat belum ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Pemerint
PEMERINTAHAN
MEDAN Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, melakukan perombakan besarbesaran di jajaran perwira Polrestabes Me
NASIONAL
