Kejati Sumut Terima Pengembalian Rp 13 Miliar Kasus Korupsi Waterfront City Samosir
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menerima pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp 13,18 miliar terkait kasus koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesalkan pernyataan kontroversial pemilik akun media sosial @sasetyaningtyas yang menyebut, "cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan."
Pernyataan tersebut menuai polemik setelah unggahan yang menampilkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anaknya beredar luas di media sosial.
Dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, Senin (23/2/2026), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme yang berlaku di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).Baca Juga:
"Dirut LPDP sudah bertemu dengan suaminya dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai beserta bunganya," ujar Purbaya.
Ia menekankan bahwa dana beasiswa LPDP bersumber dari pajak masyarakat dan pembiayaan negara yang harus dipertanggungjawabkan.
"Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan agar SDM kita tumbuh. Kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya kembali dengan bunganya," katanya.
Purbaya juga menyatakan akan memberikan sanksi administratif.
"Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan dia tidak akan bisa masuk (bekerja). Jangan menghina negara Anda sendiri," ujarnya.
Ia bahkan menyinggung prospek ekonomi Indonesia dalam dua dekade mendatang.
"Mungkin 20 tahun lagi dia akan menyesal, karena 20 tahun lagi ekonomi kita akan bagus banget," kata Purbaya.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyayangkan polemik yang timbul akibat unggahan salah satu alumninya, Dwi Sasetyaningsih (DS).
Menurut dia, sikap tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan kepada seluruh penerima beasiswa.
"LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh perilaku salah satu alumni. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP," ujar Sudarto.
Ia menjelaskan, DS telah menyelesaikan studi magister pada 31 Agustus 2017 dan menuntaskan kewajiban masa pengabdian selama lima tahun sesuai ketentuan.
Dengan demikian, secara hukum LPDP tidak lagi memiliki perikatan dengan yang bersangkutan.
Namun, LPDP tetap akan melakukan komunikasi untuk mengimbau agar alumni tersebut lebih bijak dalam bermedia sosial serta memahami sensitivitas publik.
Sorotan publik juga mengarah kepada suami DS, AP, yang juga merupakan alumni LPDP.
Sudarto mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman internal untuk memastikan apakah yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban masa kontribusi di Indonesia.
"Apabila terbukti kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi, maka akan dilakukan penindakan dan pengenaan sanksi berupa pengembalian seluruh dana beasiswa," ujarnya.
Polemik bermula dari unggahan DS pada 20 Februari 2026 yang menampilkan paspor Inggris milik anaknya.
Keterangan dalam unggahan tersebut dinilai sebagian warganet merendahkan paspor Indonesia dan memicu perdebatan tentang nasionalisme serta tanggung jawab penerima beasiswa negara.*
(bb/ad)
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menerima pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp 13,18 miliar terkait kasus koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengajak pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Medan untuk aktif
PENDIDIKAN
MEDAN Muhammad Heri dan Musriyanda alias Yanda, dua warga asal Aceh, lolos dari ancaman hukuman mati dalam kasus kepemilikan dan penyimp
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN, ASAHAN Keluarga berharap seorang pria berusia 40 tahun, Awaluddin Nasution, yang dilaporkan hanyut di Sungai Asahan, segera dit
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Polri melakukan evaluasi secara nasional menyusul kasus dugaan penganiaya
HUKUM DAN KRIMINAL
JENEWA, SWISS Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menekankan pentingnya memperluas akses makan bergizi dan layanan kesehatan dalam Si
INTERNASIONAL
BENGKALIS Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 19 kilogram dan menangkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perum Bulog bersiap membangun fasilitas gudang beras di kawasan Kampung Haji, Arab Saudi, dengan luas lahan sekitar 23 hektare
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menindak 12 perusahaan yang melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) denga
HUKUM DAN KRIMINAL
SIPOHOLON, TAPANULI UTARA Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni P. Lumbantoruan, M.Eng, memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musremb
PEMERINTAHAN