Gerindra dan Golkar Desak Pemprov DKI Sediakan Hunian Layak untuk Warga

JAKARTA- Masalah hunian layak bagi warga Jakarta kembali menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2025 di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2024). Anggota Fraksi Gerindra, Anggi Arando Siregar, bersama Anggota Fraksi Golkar, Farah Savira, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat akses masyarakat terhadap perumahan yang layak melalui konsep pembangunan berbasis kawasan.

Anggi menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu menyediakan kemudahan dan bantuan bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak dengan memanfaatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berbasis kawasan. Menurutnya, keterbatasan dan tingginya harga lahan di Jakarta seharusnya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang terjangkau.

“Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan perumahan dan kawasan permukiman berbasis kawasan, agar warga Jakarta, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dapat mengakses hunian layak dan terjangkau,” jelas Anggi.

Dalam rapat tersebut, Anggi menyinggung data mengenai kawasan kumuh di Jakarta. Terdapat 55 RW kumuh yang masih memerlukan perhatian khusus dari Pemprov DKI. “Pemerintah daerah perlu serius dalam meningkatkan akses bagi warga Jakarta agar memiliki perumahan layak, aman, dan terjangkau,” tegasnya.

Konsep mixed-use development atau pembangunan beragam fungsi dinilai dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan penggunaan lahan di Jakarta. Dengan konsep ini, lahan di kawasan perkotaan dapat dimaksimalkan untuk pemukiman, pusat bisnis, hingga fasilitas sosial dan ekonomi.

Anggota Fraksi Golkar, Farah Savira, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut dan menyoroti adanya warga ber-KTP DKI Jakarta, termasuk MBR yang tinggal di bawah kolong tol dan area kumuh, yang hingga kini belum terakomodir dalam program rumah susun. “Kondisi ini mencerminkan banyaknya hunian yang belum mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak,” kata Farah.

Farah juga mengingatkan bahwa Jakarta masih memiliki 222 RW kumuh dari total 445 RW kumuh yang tercatat dalam program penataan sesuai Pergub Nomor 90 Tahun 2018. Dia mencontohkan pembangunan Rumah Susun (Rusun) Komaruddin yang diharapkan segera terwujud untuk membantu kelompok MBR yang tinggal di lingkungan tidak layak.

Pemprov DKI Jakarta, melalui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, menyatakan keseriusan pihaknya dalam memperbaiki akses hunian bagi warga kurang mampu. Teguh menjelaskan bahwa Pemprov DKI terus berupaya menyediakan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat yang masuk kategori MBR dan belum memiliki rumah.

“Terkait penyediaan hunian layak, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan akses kepemilikan perumahan yang aman dan terjangkau melalui penyediaan Rusunawa bagi masyarakat MBR di Jakarta,” kata Teguh.

Selain itu, Pemprov DKI juga mengembangkan pembangunan rumah tidak layak huni melalui program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah yang dilakukan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah RW kumuh secara bertahap.

Teguh juga berharap bahwa program Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FRRR) dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Jakarta dalam memiliki hunian. “Kegiatan peningkatan kualitas permukiman akan terus dilakukan terhadap RW kumuh di Jakarta agar kantong-kantong kumuh berkurang,” tambahnya. (JOHANSIRAIT)