JAKARTA– Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kemunculan situs web palsu yang mengatasnamakan layanan Skillhub, terutama setelah pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional dibuka pada 23 Februari 2026.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan kemunculan portal tidak resmi berpotensi menyesatkan publik dan membuka celah penipuan, termasuk praktik phishing serta penyalahgunaan data pribadi.
Baca Juga:"Kami meminta masyarakat berhati-hati dalam mengakses informasi terkait pelatihan vokasi nasional dan memastikan alamat domain yang dikunjungi adalah kanal resmi Kemnaker," ujar Faried dalam siaran pers, Selasa (24/2).
Ia menegaskan, situs resmi Skillhub hanya menggunakan domain skillhub.kemnaker.go.id. Salah satu domain yang disebut mengatasnamakan Skillhub, yakni skillhub.kemnakerri.com, dipastikan bukan situs resmi pemerintah.Menurut Faried, risiko dari situs palsu tidak berhenti pada kesalahan informasi.
"Website palsu berpotensi menjadi sarana phishing, penipuan, maupun penyalahgunaan data yang merugikan masyarakat," ujarnya.
Kemnaker memastikan seluruh proses pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional dilakukan terpusat melalui laman resmi tersebut dan tidak tersedia pada platform atau tautan lain di luar domain pemerintah.
Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa alamat situs sebelum memasukkan data pribadi, memastikan domain berakhiran kemnaker.go.id, serta menghindari tautan dari sumber yang tidak jelas.
Jika menemukan situs mencurigakan, masyarakat diminta menghentikan proses pendaftaran dan melaporkannya melalui kanal resmi Kemnaker atau laman bantuan.kemnaker.go.id.
Skillhub merupakan fitur dalam platform layanan ketenagakerjaan digital SIAPkerja yang menjadi pintu akses terintegrasi berbagai program pelatihan vokasi di Indonesia.
Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi, mendaftar, hingga memantau progres pelatihan secara daring.
Kemnaker menegaskan komitmennya menjaga keamanan sistem dan perlindungan data pengguna agar layanan pelatihan vokasi berjalan transparan dan akuntabel.*
JEMBRANA, BALI Dugaan perambahan hutan tanpa izin kembali mencuat di kawasan Hutan Pendem, Kabupaten Jembrana. Aktivitas pembukaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Dal
PEMERINTAHAN
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependud
PEMERINTAHAN
SULAWESI UTARA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen penuh Kejaksaan RI terhadap program strategis nasional saat melakukan kunj
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala SMKN 1 Pancur Batu, Tukimin, divonis 17 bulan penjara atas kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap 923 kasus narkotika dan menangkap 1.118 tersangka sepanjang Januari hingga 22 Februari 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Medan) bersama MajelisMajelis Agama Kota Medan menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu di Hall Dewan Pers,
NASIONAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, mengikuti kegiatan Penyampaian Opini Ombudsman Republik Indonesi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kemunculan situs web palsu yang mengatasna
NASIONAL
