Rico Waas Turun Tangan: RPH Medan Dibenahi Demi Bisnis Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewa
EKONOMI
JAKARTA – Pemerintah mencatat masih ada 30 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal di Indonesia.
Data ini disampaikan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Samsul Widodo, saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
"Masih terdapat 30 kabupaten daerah tertinggal, tersebar di beberapa provinsi," kata Samsul.Baca Juga:
Ia menyebutkan, di Sumatera Utara terdapat Kabupaten Nias Utara.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), ada tiga kabupaten: Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sabu Raijua.
Sisanya tersebar di sejumlah provinsi di Papua, termasuk Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Samsul menjelaskan penetapan status ketertinggalan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang dihitung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Penilaian mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, standar hidup layak, persentase penduduk miskin, serta Indeks Desa.
Indeks Desa sendiri terdiri dari enam dimensi: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.
Ia menegaskan, daerah tertinggal membutuhkan keberpihakan dari seluruh kementerian dan lembaga, termasuk dukungan dari pihak swasta dan filantropi.
"Forum ini bukan sekadar pertemuan kerja, tapi momentum 'spiritual' untuk membantu kabupaten dengan tingkat pembangunan terendah," ujarnya.
Samsul mencontohkan kondisi di beberapa daerah, seperti Kabupaten Sumba Tengah dengan APBD hanya Rp419 miliar, sementara harga semen di sana mencapai Rp600.000 per karung.
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewa
EKONOMI
JAKARTA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan kembali menimbulkan protes dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan kembali memanggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
AMMAN Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Basman, Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026)
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara kepada Fajar Rizky Siregar (37), warga Gang Sejahtera No.13,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melaksanakan pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar pelayana
POLITIK
ACEH Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melakukan safari
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayati, menyayangkan alokasi anggaran pendidikan yang besar justr
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota Medan mewajibkan semua juru parkir (jukir) mengikuti pelatihan resmi dan tes bebas narkoba sebelum bertugas. Kebij
PEMERINTAHAN