Pemerintah Kejar Sawit Indonesia Bebas Tarif AS, Airlangga Ungkap Progres Negosiasi
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
HUMBAHAS – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerima opini dari Ombudsman Republik Indonesia terkait penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025.
Opini tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, S.Sos., M.SP., dalam kegiatan penyampaian hasil penilaian yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Selasa (24/2/2026).
Herdensi menyampaikan, hasil penilaian ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga kementerian dan badan vertikal lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat Sumatera Utara memperoleh layanan yang lebih baik dan bebas dari praktik maladministrasi.
Kegiatan penyampaian opini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Wakil Gubernur Sumut, Wakapolda Sumatera Utara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut beserta jajaran, serta para bupati dan wali kota, Kapolres, Kepala Kantor Pertanahan (BPN), dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerima opini.
Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian, Pemkab Humbang Hasundutan memperoleh kategori kualitas "Sedang".
Penilaian mencakup sejumlah unit layanan, termasuk Dinas Pendidikan, RSUD Doloksanggul, dan Dinas Sosial, dengan pengukuran pada aspek input, proses, output, pengaduan, dan tingkat kepercayaan masyarakat.
Sekretaris Daerah Humbang Hasundutan, Chiristison Rudianto Marbun, yang mewakili pemerintah daerah, didampingi Kepala Bagian Organisasi Posma Simanullang, menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan publik.
"Kami akan meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat pengawasan internal, dan menyempurnakan standar pelayanan di setiap perangkat daerah. Konsistensi pelayanan yang transparan dan akuntabel menjadi fokus utama kami untuk peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan," ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Humbang Hasundutan berupaya menjadikan hasil opini Ombudsman sebagai acuan strategis dalam membangun pelayanan publik yang lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*
(ad)
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Timnas Indonesia resmi mengumumkan susunan pemain untuk menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Pia
OLAHRAGA
JAKARTA Penjabat (Pj) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, memastikan rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, meminta pelaku pasar dan investor tidak panik menyusul pe
EKONOMI