Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
KARO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo terus memperkuat konektivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi pengembangan wilayah.
Tindak lanjut usulan Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian secara virtual pada Selasa (24/2/2026).
Rakor yang digelar dari Ruang Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo ini melibatkan jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Kabupaten Karo, termasuk Wakil Bupati Komando Tarigan, Sekdakab Gelora Kurnia Putra Ginting, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait.Baca Juga:
Bupati Karo menekankan posisi strategis Kabupaten Karo sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro, Kawasan agropolitan dan sentra hortikultura Sumatera Utara, serta wilayah penyangga Danau Toba dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
"Pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju Kabupaten Karo, khususnya jalur Medan–Karo, kami harapkan menjadi prioritas pemerintah pusat. Belakangan ini jalur tersebut kerap terdampak longsor sehingga mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan kunjungan wisata," ujar Bupati Ginting.
Sejumlah usulan prioritas yang dibahas antara lain pembangunan jalan alternatif Medan–Karo, Jalan Tol Medan–Berastagi, pelebaran ruas jalan Tugu Kol–Simpang Ujung Aji dan Kabanjahe–Merek, peningkatan Dermaga Tongging, rehabilitasi drainase dan trotoar jalan kota, serta penanganan banjir di daerah irigasi.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan kesiapan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti seluruh proposal Pemkab Karo sesuai mekanisme perencanaan dan prioritas pembangunan nasional.
"Rakor ini penting untuk menyamakan persepsi, melakukan sinkronisasi program, serta merumuskan langkah konkret percepatan pembangunan," ujarnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Karo menargetkan pembangunan infrastruktur dapat memperkuat wilayah sebagai sentra pangan unggulan, kawasan pertumbuhan ekonomi, dan destinasi wisata strategis di kawasan Danau Toba.*
(ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL