The End of Purbayanomics
OlehFirdaus ArifinPERGANTIAN Menteri Keuangan selalu melampaui urusan administratif. Di balik pembacaan sebuah keputusan presiden tersimpan
OPINI
KARO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo terus memperkuat konektivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi pengembangan wilayah.
Tindak lanjut usulan Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian secara virtual pada Selasa (24/2/2026).
Rakor yang digelar dari Ruang Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo ini melibatkan jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Kabupaten Karo, termasuk Wakil Bupati Komando Tarigan, Sekdakab Gelora Kurnia Putra Ginting, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait.Baca Juga:
Bupati Karo menekankan posisi strategis Kabupaten Karo sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro, Kawasan agropolitan dan sentra hortikultura Sumatera Utara, serta wilayah penyangga Danau Toba dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
"Pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju Kabupaten Karo, khususnya jalur Medan–Karo, kami harapkan menjadi prioritas pemerintah pusat. Belakangan ini jalur tersebut kerap terdampak longsor sehingga mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan kunjungan wisata," ujar Bupati Ginting.
Sejumlah usulan prioritas yang dibahas antara lain pembangunan jalan alternatif Medan–Karo, Jalan Tol Medan–Berastagi, pelebaran ruas jalan Tugu Kol–Simpang Ujung Aji dan Kabanjahe–Merek, peningkatan Dermaga Tongging, rehabilitasi drainase dan trotoar jalan kota, serta penanganan banjir di daerah irigasi.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan kesiapan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti seluruh proposal Pemkab Karo sesuai mekanisme perencanaan dan prioritas pembangunan nasional.
"Rakor ini penting untuk menyamakan persepsi, melakukan sinkronisasi program, serta merumuskan langkah konkret percepatan pembangunan," ujarnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Karo menargetkan pembangunan infrastruktur dapat memperkuat wilayah sebagai sentra pangan unggulan, kawasan pertumbuhan ekonomi, dan destinasi wisata strategis di kawasan Danau Toba.*
(ad)
OlehFirdaus ArifinPERGANTIAN Menteri Keuangan selalu melampaui urusan administratif. Di balik pembacaan sebuah keputusan presiden tersimpan
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, sebagai tersangka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) deng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan wacana penerapan pemilihan secara e
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu. Menur
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saipul Abdi, mengungkapkan adanya dugaan permintaan dari seorang penyidik kejaksaan saat d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh turun langsung ke Kabupaten Aceh Singkil untuk mengasistensi pe
NASIONAL
KARO Dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Se
PERISTIWA