JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait pemotongan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR) 2026.
Menurut DJP, skema pemotongan ini bukan menambah beban pajak, melainkan menyesuaikan alur pembayaran agar tidak menumpuk di akhir tahun.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menegaskan, kebijakan ini telah diterapkan sejak tahun lalu dan tujuannya untuk meratakan beban pajak sepanjang tahun.Baca Juga:
"Pada tahun lalu sebenarnya tidak ada tambahan beban pajak buat wajib pajak. Yang terjadi hanyalah perubahan perilaku, tadinya beban pajak ditumpuk di bulan Desember, sekarang merata hampir setiap bulan," ujar Yon, saat media briefing di Kantor DJP, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Ia menambahkan, meskipun sebagian masyarakat mungkin sudah merasakan adanya pemotongan pajak dari THR yang diterima, dampaknya pada akhir tahun justru lebih ringan dibanding tahun sebelumnya.
"Kalau THR-nya sudah dipotong sekarang, nanti bulan Desember potongan pajaknya tidak terlalu besar," kata Yon.
DJP juga berharap perdebatan terkait pajak THR yang sempat muncul tahun lalu tidak terulang tahun ini.
Kebijakan ini, menurut Yon, sudah dijalani masyarakat selama setahun sehingga diharapkan pemahaman terkait mekanismenya kini lebih baik.
Selain itu, Yon menegaskan bahwa DJP akan terus melakukan evaluasi terkait besaran tarif pajak THR yang diterapkan, guna memastikan masyarakat tidak kurang bayar maupun lebih bayar.
"Apakah besaran tarif itu sudah pas atau belum, kita evaluasi terus. Targetnya sesedikit mungkin ketidakakuratan dalam pembayaran pajak," pungkasnya.*
(di/ad)
JAKARTA Penemuan bayi perempuan berusia dua hari di gerobak nasi uduk Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menimbulkan misteri baru. Sebelumny
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah resmi membuka kembali seleksi jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (B
NASIONAL
DELI SERDANG SMK Negeri 1 Beringin resmi ditetapkan sebagai SMK Model Pembelajaran PM (Pendidikan Modern) dan KKA (Kurikulum Kompetensi
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Unit Resmob Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum P
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) menuntut aparat pe
NASIONAL
MAKASSAR Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung ke Makassar untuk menelusuri kasus meninggalnya remaja Bertrand Eka Prase
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyoroti dugaan kejanggalan ijazah milik Rismon Sianipar dari Universitas Yama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 387 kasus suspek campak pada awal tahun 2026, dengan 18 kasus terkonfirm
KESEHATAN
JAKARTA Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman, disebut tengah menyiapkan rencana mendatangkan dua pemain asal Eropa untuk dinatur
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaa
NASIONAL
