PADANGSIDIMPUAN – Organisasi masyarakat Jaringan Sosial Indonesia Gerakan Reformasi Independen Bersatu (JSI-GRIB) menggelar aksi unjuk rasa di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Senin, 9 Maret 2026.
Massa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara untuk melakukan audit terhadap sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Koordinator aksi, Marahalim Harahap, mengatakan demonstrasi dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di kantor Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan dan di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan Hotel Mega Permata.Baca Juga:
"Ada dua titik aksi kami hari ini, pertama di kantor Dinas Pendapatan Padangsidimpuan dan kedua di Jalan Imam Bonjol depan Hotel Mega Permata," kata Marahalim dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pernyataan sikap yang berisi tiga tuntutan utama kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara.
Pertama, mereka meminta BPK melakukan audit menyeluruh terhadap proyek pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang diduga berkaitan dengan praktik pungutan fee proyek hingga 25 persen.
Kedua, massa meminta BPK memeriksa sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang berada di bawah pengawasan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Tapanuli Selatan.
Proyek yang dimaksud antara lain pembangunan Jembatan Desa Bulu Parapat Angkola Selatan dengan pagu anggaran Rp1,2 miliar, pembangunan Jembatan Desa Gunung Baringin Mosa Angkola Selatan senilai Rp2,4 miliar, peningkatan Jalan Sisundung–Tandihat di Angkola Barat senilai Rp2,7 miliar, serta peningkatan jalan simpang jalan nasional di Desa Sibakkua Angkola Barat dengan pagu Rp1 miliar.
Ketiga, massa meminta agar BPK tidak menerima arahan atau rekomendasi dari pihak tertentu terkait proyek mana saja yang akan diperiksa dalam proses audit tersebut.
Di akhir aksi, perwakilan massa menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada petugas Badan Pemeriksa Keuangan yang sedang bertugas di Kota Padangsidimpuan.
Dokumen itu akan diteruskan kepada pimpinan BPK Perwakilan Sumatera Utara di Medan.
JSI-GRIB berharap lembaga pemeriksa keuangan negara itu segera menindaklanjuti tuntutan mereka guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.*
(ad)
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai Rp 33
EKONOMI
MEDAN Seorang pria di Kota Medan membuat heboh setelah diduga merusak 12 nisan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gang Wakaf, Keluraha
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kabar duka kembali datang dari pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah misi UNIFIL di Lebanon. Prajurit TNI, Kopral R
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dua pelajar SMA dilaporkan hanyut di aliran Sungai Bandar Meriah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya respons cepat dan transparan dari perbankan dalam menangani setiap insiden,
EKONOMI
MEDAN Kasus hukum yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menjadi sorotan setelah tim advokat menilai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sengketa kepemilikan dan keabsahan organ Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (APIPSU) kembali memanas. Kua
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memimpin rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan validasi data Jaminan Kesehatan Ac
PEMERINTAHAN
