LABUHANBATU – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) eks Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga, dalam kasus suap pengamanan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu senilai Rp4,9 miliar.
Meski PK dikabulkan, MA tetap menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap Erik.
Ketua Majelis Hakim PK, Yohanes Priyana, menyatakan dalam amar putusan PK Nomor 1678 PK/PID.SUS/2025, MA membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 5 November 2024.Baca Juga:
"Mengadili kembali, menjatuhkan pidana terhadap terpidana dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan jika denda tidak dibayar," ujar Yohanes.
Selain pidana penjara, Erik diwajibkan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1,7 miliar.
Sebagian UP, senilai Rp1,33 miliar, telah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sisa UP yang harus dibayarkan sebesar Rp368,2 juta.
Jika tidak dibayar, harta benda Erik dapat disita atau diganti pidana penjara dua tahun.
MA juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun sejak selesai menjalani hukuman.
Masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari hukuman penjara.
Perbuatan Erik dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sebelumnya, PT Medan dalam putusan banding menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan serta UP Rp2,42 miliar subsider tiga tahun penjara.
Putusan ini lebih ringan dibanding vonis Pengadilan Negeri Medan pada 25 September 2024 yang menjatuhkan enam tahun penjara, denda Rp300 juta, dan UP Rp1,7 miliar subsider dua tahun penjara.
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai Rp 33
EKONOMI
MEDAN Seorang pria di Kota Medan membuat heboh setelah diduga merusak 12 nisan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gang Wakaf, Keluraha
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kabar duka kembali datang dari pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah misi UNIFIL di Lebanon. Prajurit TNI, Kopral R
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dua pelajar SMA dilaporkan hanyut di aliran Sungai Bandar Meriah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya respons cepat dan transparan dari perbankan dalam menangani setiap insiden,
EKONOMI
MEDAN Kasus hukum yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menjadi sorotan setelah tim advokat menilai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sengketa kepemilikan dan keabsahan organ Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (APIPSU) kembali memanas. Kua
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memimpin rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan validasi data Jaminan Kesehatan Ac
PEMERINTAHAN
