JAKARTA – Staf Khusus Menteri Agama Bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik, Ismail Cawidu, menegaskan bahwa politisasi agama berpotensi mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).
"Sebagian kelompok menggunakan agama untuk kepentingan politik atau ideologi ekstrem. Orang sering mengatakan kalau Pemilu itu politisasi agama. Ini sebenarnya berpotensi merusak kerukunan," ujar Ismail.Baca Juga:
Menurutnya, agama seharusnya tidak dipolitisasi atau dijadikan alat untuk memecah belah masyarakat.
"Jadi biarlah orang beragama itu betul-betul untuk menjaga kerukunan, untuk kemaslahatan umat bersama. Jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik," tambahnya.
Ismail juga menekankan bahwa menjaga kerukunan merupakan modal sosial dan ekonomi yang tak ternilai.
"Kalau sekarang Indonesia rukun, kalau dihitung secara angka, dananya luar biasa," ujarnya.
Selain politisasi agama, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag juga menyoroti sejumlah isu lain, antara lain rendahnya literasi ruang digital keagamaan, optimalisasi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, serta pengelolaan dana sosial keagamaan yang belum maksimal.
Ismail menyoroti peran penyuluh agama yang belum optimal, terutama di era digital dan kecerdasan buatan (AI).
Generasi muda kini banyak memperoleh pengetahuan agama melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, dan platform digital lainnya.
Kemudahan ini juga berpotensi menimbulkan paparan dakwah radikal.
"Bagaimana sikap kita? Kemenag perlu mengadakan program literasi digital keagamaan, berkolaborasi dengan kreator digital, dan mengembangkan platform dakwah berbasis AI," jelas Ismail.
BANDUNG Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat, berujung ricuh pada Jumat malam, 1 Mei 2026
PERISTIWA
BIREUEN Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE melakukan silaturahmi dengan Muhammad Ali bin Abdul Muthaleb atau Abu Paya Pasi, Imam Besar M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mengadu kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ter
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) mengamankan 101 orang yang diduga akan melakukan tindakan anarkistis dalam perin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan di Gedung P
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Suasana haru dan penuh kekhidmatan menyelimuti Aula Gedung Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungbalai saat Wali Kota Tanjung
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 sebagai momentum memperkuat sine
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap perjalanan politiknya yang disebut penuh tantangan, termasuk empat kali kegagalan dalam kon
POLITIK
