Cetak SDM Unggul di Sektor Energi, PHSS Bekali 12 Pemuda Kaltim Sertifikasi Operator K3 Migas
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merombak besar-besaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memutasi 2.043 pegawai.
Langkah ini tidak hanya untuk menyegarkan organisasi, tetapi juga menindak tegas oknum bermasalah yang digeser ke posisi non-strategis.
Menurut Purbaya, pergantian pejabat eselon II di lingkungan DJP memunculkan kebutuhan untuk membentuk tim baru yang solid.Baca Juga:
"Kan eselon II-nya udah ganti, ke bawahnya pasti ganti juga dong, biar eselon II yang baru ini bisa membentuk tim baru yang lebih solid. Jadi itu utamanya, dan mungkin sebagian yang agak-agak nakal sudah kita pindahkan ke pinggir," ucapnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/3/2026).
Purbaya menegaskan, imunitas bagi oknum bermasalah telah berakhir. "
Kalau ada yang melakukan kesalahan, pasti diproses. Jadi nggak ada tuh yang santai-santai saja dapet duit, habis itu nggak bisa diproses," tambahnya.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menekankan bahwa pemerintah kini serius menutup celah kebocoran negara dari dalam institusi pajak.
Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-91/PJ/PJ.01/2026, dari total pegawai yang dimutasi, 1.828 orang diangkat atau dipindahkan sebagai Account Representative, sementara 215 lainnya menjadi Penelaah Keberatan.
Keputusan ini berlaku mulai 30 Maret 2026.
Untuk memastikan pengawasan lebih ketat, Purbaya meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu lebih agresif mendeteksi pelanggaran internal.
"Kita ubah pendekatan ke depan. Inspektur Jenderal kami galakkan agar aktif mengontrol kegiatan pegawai, sehingga kebocoran bisa ketahuan cepat, sebelum pihak luar memeriksa," ujarnya.
Langkah ini dipandang sebagai alarm keras bahwa pemerintah kini tak main-main dalam menegakkan disiplin pegawai pajak dan memberantas praktik yang merugikan negara.*
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melepas 1.179 anggota Pramuka Sumatera Utara yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan tersebut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas angkat bicara mengenai pencopotan Camat Medan Timur, Fernanda, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan kebijakan mutasi terhadap Kapolda dan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dijadwalkan mengunjungi Kejaksaan Agung pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kunjungan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sek
HUKUM DAN KRIMINAL