Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut positif inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penguatan peran pers dalam konteks HAM.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, di Jakarta, Kamis (12/3/2026), mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.
Menurut Anrico, pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar penting pembangunan peradaban yang menghormati hak asasi manusia.Baca Juga:
"Penguatan perspektif HAM dalam kerja jurnalistik sangat penting, agar pemberitaan sensitif terhadap korban dan kelompok rentan," ujarnya.
Anrico menegaskan media memiliki peran strategis dalam membangun literasi publik terkait HAM, mendorong transparansi, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.
Ia menekankan, kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin negara. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan wajib tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan standar profesionalisme.
Selain itu, PWI menyoroti perlunya perlindungan bagi wartawan, terutama ketika meliput isu sensitif seperti konflik sosial atau dugaan pelanggaran HAM.
Sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan HAM, PWI berkomitmen meningkatkan kapasitas wartawan melalui pelatihan, diskusi, dan kerja sama dengan berbagai lembaga.
Organisasi wartawan tertua di Indonesia ini juga menegaskan siap memperkuat jurnalisme berperspektif HAM, khususnya dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kelompok rentan, konflik sosial, dan isu keadilan.
"PWI siap menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil dalam mempromosikan nilai HAM, tanpa mengurangi independensi pers," kata Anrico.
Peluncuran Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia oleh Kementerian HAM pada Rabu (12/4/2026) diharapkan menciptakan ruang dialog terbuka antara pemerintah dan komunitas pers.
Program ini juga bertujuan mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung kemerdekaan pers serta perlindungan lebih kuat bagi wartawan.
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL