Kritik Status Siaga TNI Menguat, PSI: Jangan Semua Kebijakan Pemerintah Dianggap Salah

JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menanggapi kritik sejumlah pihak terkait kebijakan status siaga yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan kewenangan negara untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk dampak konflik global.

Ahmad Ali mengatakan keputusan itu perlu dipahami sebagai langkah antisipatif pemerintah, bukan sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi genting.

Baca Juga:

• 9 Kepala Daerah Terjaring OTT, KPK Ingatkan Masyarakat: Jangan Karena 'Dikasih', Lalu Dipilih

"Status siaga itu adalah kewenangan negara. Panglima TNI tentu berhak mengingatkan seluruh instrumen negara agar siap menghadapi berbagai kemungkinan," kata Ahmad Ali saat ditemui dalam rangkaian Safari Ramadan PSI di Kebumen, Rabu, 11 Maret 2026.

Ia menjelaskan, peningkatan kewaspadaan aparat tidak selalu berkaitan dengan ancaman militer secara langsung.

Menurut dia, dinamika politik/" target="_blank">geopolitik global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah, juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

"Efek dari konflik di Timur Tengah bisa berdampak pada ekonomi kita. Karena itu negara perlu bersiap, bukan hanya menghadapi kemungkinan perang, tetapi juga dampak lain yang muncul," ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Falah bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Ahmad Ali juga menyinggung sikap sejumlah pihak yang dinilai terlalu cepat mengkritik kebijakan pemerintah tanpa menawarkan solusi.

Ia berharap partai politik tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah secara konstruktif sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

"Kalau semua kebijakan pemerintah selalu dianggap salah, itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik," kata dia.

Ahmad Ali menegaskan bahwa menjaga stabilitas nasional merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.

Ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan pemerintah secara objektif dan memahami konteksnya secara utuh.

"Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama menjaga stabilitas dan ketahanan bangsa. Kritik tentu boleh, tetapi sebaiknya disertai solusi dan pandangan yang membangun," ujarnya.*

(km/ad)

9 Kepala Daerah Terjaring OTT, KPK Ingatkan Masyarakat: Jangan Karena 'Dikasih', Lalu Dipilih

Mentan Amran Beli Alat Panjat Kelapa Inovasi ITS, Tak Lagi Gunakan Monyet

DPR Tetapkan Tiga RUU Jadi Usul Inisiatif, PPRT dan Hak Cipta Jadi Prioritas Tahun Ini

Laporan Mendagri ke Presiden Prabowo Terkait Pemulihan Pascabencana di Sumatera: Pak, Jauh Membaik Pak

Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Siapkan KUR Tanpa Agunan dengan Bunga 0% untuk UMKM Terdampak Bencana di Sumatera

Natalius Pigai: Pers Adalah Pilar Pembangunan HAM